Anggota DPRD Kota Bekasi Ini Ungkap Penyebab dan Solusi Banjir di Bekasi

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan banjir masih menjadi polemik yang terus berulang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, namun belum banyak memperlihatkan perubahan yang signifikan.

Sedikitnya ada 11 kecamatan yang masih rutin terendam banjir di tahun 2020. Salah satunya di Kecamatan Mustikajaya, yang tak pernah absen dari banjir setiap tahunnya.

"Banyak fasilitas rusak. Dan untuk jalan tengah pun, rusak karena banjir. Lurah juga sudah meninjau, ada tembok rusak, jebol karena pembatas perkampungan," kata Nurlela, warga RT 09 Perumahan Mayanggi, Mustikajaya di lokasi, Minggu (1/3/2020).

Penyebab banjir disebutkan beragam, di antaranya ketidaktersediaan tandon air permanen untuk menampung air hujan yang berlebihan. Hal ini lah yang dikeluhkan warga sejumlah permukiman di Kelurahan Mustikasari.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Tumai mengatakan pembuatan tandon permanen bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir banjir.

"Kota Bekasi menjadi kota yang terbelah-belah. Pertama jalan tol, kedua Kalimalang, dan rel kereta. Sehingga semua aliran sungai mesti tersentral satu, gorong-gorong atau sifon. Kalau tidak dirampungkan itu nantinya oleh Pemerintah Pusat, tidak bisa. Salah satunya ini, kalau dibuat tandon permanen, nanti sodetannya begitu ke situ," jelas Tumai.

Ia menjelaskan, dalam pembuatan tandon air yang utamanya perlu diperhatikan adalah kondisi tanah yang akan menentukan kedalaman. Apabila tandon akan dibuat di tanah yang bekas sawah, maka penggalian tidak perlu terlalu dalam.

"Kalau buat tandon air, ini tadinya sawah, bikinnya jangan dalam-dalam. Cukup semeter setengah-dua meter. Bukan lebih dalam lebih hebat nampung air, nggak. Ini pengalaman saya," jelasnya.

Namun untuk mendapat hasil optimal, kata dia, harus ada tersedia 4 Banjir Kanal di Kota Bekasi. Dengan adanya Banjir Kanal diyakini mampu menampung air yang selama ini tersentral di satu titik.

"Persoalan pintu air ditutup atau dibuka kalau banjirnya besar, dua-duanya banyak korban. Ditutup, sini habis dan resiko jebol, dibuka dua duanya habis barang-barang, kira-kira gitu. Ya karena memang udah gak nampung sebenarnya, sehingga salah satunya yang sering saya diskusikan, harus disodet juga untuk Banjir Kanal," paparnya.

Tumai menekankan pentingnya merumuskan suatu persoalan di lingkungan menjadi suatu informasi data yang kemudian direncanakan dan dijadikan pelaksanaan yang benar. Terlebih banjir sudah menjadi polemik tersendiri bagi warga Bekasi dari tahun ke tahun.

"PT Timah itu memang sebenarnya jual pun gak boleh harus bertujuan, minimal sampai Kementerian Keuangan juga komisi yang membidangi. Hanya anggota DPR RI dari Fraksi PDIP suka ngomong itu awasi PT Timah, jangan jual-jual aja, gak boleh itu bukan bidang dia. Makanya mudah-mudahan bisa diambil alih dimanfaatkan untuk kepentingan Pemkot Bekasi," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemkot Bekasi melalui Lurah Mustikasari, Deden Setiawan menegaskan Pemkot telah berupaya semaksimal mungkin untuk penanganan banjir. Salah satunya dengan memperpanjang masa tanggap darurat banjir di awal tahun 2020.

"Mungkin kalau kota-kota yang lain boleh dikatakan gak mau ambil resiko. Cuma karena memang wilayah kita ini ada yang lebih parah lagi, itu terfokusnya di wilayah Jatiasih. Bahkan di Kecamatan Jatiasih itu sampai dikunjungi pemerintah pusat," ujar Deden.

Menurutnya, penanggulangan banjir tak melulu jadi urusan pemerintah. Diperlukan peran seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk bisa meminimalisir titik banjir secara bertahap di Kota Bekasi.

"Kami minta untuk menuntaskan 49 titik banjir, salah satunya ada di sini Kelurahan Mustikasari, Mustikajaya. Kita harus mencari solusi taktis bagaimana caranya air ini sudah cukup mengkhawatirkan," akunya.

Sedikitnya ada 5 RW di Kelurahan Mustikasari yang rutin terdampak banjir, diantaranya RW 02, 04, 05, 06, dan 09. Dalam hal ini, kata dia, diperlukan solusi untuk penampungan air melalui tandon atau polder air.

"Tentunya kita sudah sangat memahami, kita harus ada lahan yang memang kalau cuma 7 hektare ini sangat belum memadai. Apalagi dengan tingkat curah hujan yang sangat ekstrim," jelas Deden.

Menurutnya, PT Timah yang merupakan anak usaha BUMN tidak seharusnya membuat perumahan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan lahan resapan air, sehingga banjir tak terelakkan setiap kali hujan deras turun.

"Lahan terbuka 110 hektar saja masih terendam, apalagi nanti kalau tinggal 7 hektar. Makanya nanti kita usul agar nanti tanah di PT Timah dibeli untuk dibangun tandon permanen," tegasnya.

Hendro Parwono, Ketua RT 04 RW 09 Perumahan Graha Mustika mengatakan secara hukum tanah yang digarap PT Timah merupakan tanah negara. Hal ini merupakan suatu celah yang dapat dimanfaatkan warga, dalam hal ini untuk solusi pencegahan banjir.

"Nah ini yang nantinya butuh jangka panjang dari Pemda bisa melobi dari kementerian BUMN atau keuangan. Warga harus bisa bersinergi untuk menyusun rencana yang melibatkan Pemda," katanya.

Pria yang bekerja di Kementerian Keuangan itu menjelaskan ada beberapa wilayah di Kecamatan Mustikajaya yang dilalui sungai. Inilah yang harus menjadi perhatian untuk diselesaikan. Dan juga perlu pengawasan Pemkot dalam penanganannya.

"Artinya rencana yang disusun warga harus diskusi dengan Pemkot Bekasi karena ada Bappeda yang berperan. Jangan sampai kita hanya menganggarkan, tapi tak pernah tercapai. Nah ini yang butuh pengawasan," paparnya.

Hendro juga mengingatkan pentingnya peran orangtua untuk menerapkan disiplin kepada anak-anak, khususnya dalam hal membuang sampah. Mengingat sampah juga menjadi penyumbang utama banjir yang terjadi di Kota Bekasi.

"Juga kami RW 09 sebenarnya ada program ingin membuat polder di fasum, sehingga (masalah) terselesaikan sedikit demi sedikit. Kami juga ingin adanya pengadaan pompa di dalam bukan di luar. Karena kita cekungan, jadi air yang ada di dalam ini harus didorong ke luar," tandasnya.

Dari pantauan liputan6.com, sejumlah warga Mustikasari mengadukan keluh kesah lainnya pada reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Tumai, di kediaman warga di Perumahan Mayanggi, yang juga dihadiri pihak Kelurahan Mustikasari, Mustikajaya.