Rieke Diah Pitaloka Kritik Misteri Pagar Laut di Bekasi: Ini Negara Bestie, Lo Gak Bisa Bikin Aturan Sendiri!

Liputan6.com, Jakarta Sidak fenomena pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, artis sekaligus anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritisi indikasi kuat rencana reklamasi yang dimulai dengan pemasangan bambu di perairan.

“Canggih, kan? Caranya adalah pasanglah bambu lalu bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang, pasir tidak balik lagi ke laut tapi nyangkut di bambu. Ahay! Canggih banget nih masyaallah,” katanya.

Lewat video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi, Minggu (26/12/2025), Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan izin pemagaran laut di Bekasi. Andai izinnya benar ada, bintang sinetron Bajaj Bajuri mempertanyakan kok bisa terbit.

“Hayo lo, benar enggak ada izinnya? Ini orang bingung kok bisa sertifikat? Kok bisa izin muncul? Tahu enggak itu dari mana sebab akibatnya? Sudah gila, gila banget. Pertama, geser hutan mangrove,” Rieke Diah Pitaloka menyambung.

Bintang film Berbagi Suami lantas memperlihatkan kawasan yang dulunya hutan mangrove lalu secara “ajaib” bakau-bakau itu berpindah tempat ke lokasi lain bahkan menghilang begitu saja.

“Tuh, hutan mangrove-nya digeser. Sebagian malah dihilangin. Ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah izin enggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan. Bukan buat perumahan,” ujarnya.

Terang-terangan ia menulis inisial perusahaan yang diduga berada di balik aksi pemagaran laut. Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa serapi apapun akal-akalan ini dikemas, akhirnya akan ketahuan. Kebenaran, entah bagaimana caranya akan menemukan jalan.

“Enggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun, akan tetap terbongkar. Nih, lihat. Ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, hutan mangrove. Dan ini bukan daratan, perairan. Kalau enggak percaya tanya sama KKP hasil overlay-nya,” ungkap Rieke Diah Pitaloka.

Setelahnya, ia melontar pesan nyelekit bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang jelas. Pemerintahan tak hanya di pusat tapi juga di level provinsi hingga daerah tingkat dua. Artinya, semua ada hukum dan aturan.

“Ini negara, bestie. Lo enggak bisa bikin aturan sendiri! Ayo, mana Kang Ridwan Kamil. Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan,” Rieke Diah Pitaloka mengakhiri.