Menko Mahfud Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Sebut Din Syamsuddin Radikalis

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mejelaskan, awal mula nama mantan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin terseret tudingan radikalisme. Menurut Mahfud, tudingan tersebut berasal dari beberapa orang yang mengaku dari ITB yang melapor kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Ada beberapa orang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Pak Tjahjo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar," tulis Mahfud dalam akun twitter resminya, @mohmahfudmd seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (13/2/2021).

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Mahfud mengaskan, laporan tersebut tidak pernah dilanjutkan oleh Tjahjo. Sebab, menurut dia, Din Syamsuddin memiliki paham yang sama dengan pemerintah Indonesia terkait agama.

"Pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu, Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah," yakin Mahfud.

Selain itu, lanjut Mahfud, Din Syamsuddin juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah "Darul Ahdi Wassyahadah".

"Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam," ungkap Mahfud.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mahfud mengungkap, baik NU atau pun Muhammadiyah, memiliki cara pandang yang sama hanya beda sebutannya.

"NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini," beber Mahfud.

Karenanya, Mahfud menegaskan tudingan radikal terhadap Din oleh pemerintah adalah tidak benar.

"Beliau kritis, bukan radikalis, saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK (Jusuf Kalla)," Mahfud menandasi.