Covid-19 Melonjak, Komisi IX DPR Minta Jokowi Terapkan PSBB Se-Pulau Jawa

Charles menyebut, PPKM Mikro sudah tidak lagi bisa meredam laju penyebaran Covid-19. Ia meminta agar ada PSBB nasional atau minimal PSBB se Pulau Jawa.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 27 Jun 2021, 17:35 WIB
Diterbitkan 27 Jun 2021, 17:35 WIB
FOTO: Peningkatan Kasus COVID-19 di DKI Jakarta
Pemandangan malam RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bertepatan dengan HUT ke-494 DKI Jakarta, ada peningkatan kasus COVID-19 yang sudah memasuki fase kritis. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyatakan, lonjakan Covid-19 di Tanah Air telah masuk tahap darurat. Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Charles Honoris pun meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh," kata Charles, Minggu (27/6/2021).

Charles menyebut, PPKM Mikro sudah tidak lagi bisa meredam laju penyebaran Covid-19. Ia meminta agar ada PSBB nasional atau minimal PSBB se Pulau Jawa.

"PPKM Mikro menurut saya tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah," kata dia.

"Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa," sambung Charles.

Dia menyebut, perlu penutupan total kegiatan masyakarat atau segala kegiatan di hulu agar fasilitas kesehatan atau faskes di hilir tidak kolaps.

"PSBB yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," ucap Charles.

Faskes di luar Jawa dinilai bisa kolaps

FOTO: Melihat Sentra Vaksinasi COVID-19 di Jakarta
Vaksinator menyiapkan vaksin AstraZeneca untuk disuntikkan kepada warga saat peresmian Sentra Vaksinasi COVID-19 di RS St. Carolus, Jakarta, Senin (14/6/2021). Sentra vaksinasi ini akan beroperasi selama tiga bulan hingga tanggal 26 September 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Politikus PDIP itu menyebut apabila Jawa tidak dikendalikan, maka kolapsnya faskes dapat terjadi di luar Jawa juga.

"Tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur. Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.

Ia meminta PSBB digelar secara besar-besaran segera diterapkan lonjakan penularan Covid-19 bisa diredam. 

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kiita tanggulangi," pungkas Charles.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya