PAN Gabung Koalisi Jokowi, PKS Tetap Mantap Ada di Oposisi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pekan lalu. Termasuk PAN yang menjadi mitra baru dalam konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tetap untuk menjadi oposisi. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.

Dia mengatakan, tetapnya PKS berada di opisisi lantaran melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi selama 7 tahun terakhir.

"Jangan ragukan sikap oposisi PKS. Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan check and balances agar pemerintahan tetap on the track berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi. Fair kan?," ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan, PKS konsisten memerankan oposisi yang konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun.

Sayangnya, menurut Jazuli, selama 7 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia belum menunjukkan kemajuan signifikan. Oleh karena itu, kata dia, bukan hanya PKS tetap menjadi oposisi, tetapi justru semakin mantap beroposisi. 

"Kami melakukan evaluasi pemerintahan Pak Jokowi setiap tahun. Tiap pemerintahan tentu punya tantangannya sendiri, tapi harus tetap ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan. Dari empat bidang yang kita evaluasi, hasilnya tidak menggembirakan. Makanya kita mantap terus beroposisi secara subtantif," terang Jazuli.

Jazuli lantas menjelaskan sejumlah visi oposisi PKS di pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, PKS sebagai oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional karena ini syarat negara kita bisa maju dan keluar dari jebakan middle income trap atau negara berkembang selamanya.

Untuk itu, kata Jazuli, diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa.

"Bagaimana ekonomi kita berdaulat, rakyat lepas dari kemiskinan, kesenjangan semakin flat, artinya tingkat ekonomi dan distribusi kekayaan semakin merata di masyarakat. Pembangunan tidak bergantung pada utang luar negeri yang terus bertambah tetapi pada kekuatan kolektif bangsa," terang dia.

Lalu, lanjut Jazuli, bagaimana SDM kita bisa berdaya di negeri sendiri dan dapat bersaing di tingkat global.

"Petani, nelayan, umkm, pengusaha dan pekerja kita (buruh dan karyawan) menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghadirkan kedaulatan pagan, energi, dan produk dalam negeri," papar dia. 

Produk dalam negeri kita juga semakin kompetitif di pasar ekspor, sebaliknya, kita mampu menekan laju importasi pangan, energi, dan produk-produk asing yang sebenarnya bisa diroduksi sendiri.

"Di ranah sosial politik, PKS ingin menghadirkan politik yang bermartabat dan demokrasi yang sehat dan subtantif. Perbedaan pendapat hal biasa dan dapat ditengahi dengan dialog dan musyawarah. Merangkul bukan memukul," papar Jazuli.

PKS juga ingin terus mengembangkan silaturahmi kebangsaan dengan seluruh elemen dalam rangka mengokohkan persatuan, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi. Serta mengokohkan konsensus nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama.

"Harapan-harapan tersebut belum mampu diwujudkan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama dua periode ini, karenanya PKS semakin mantap beroposisi untuk mengawal dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Mendorong pemerintah merealisasikan transformasi struktural ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat dan kemandirian nasional," pungkas Jazuli.