BI DKI Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Jakarta Untuk Jaga Inflasi

Kepala Perwakilan BI DKI Onny Widjanarko mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

oleh Ika Defianti diperbarui 10 Nov 2021, 23:32 WIB
Diterbitkan 10 Nov 2021, 23:32 WIB
Inflasi
Ilustrasi Inflasi Credit: pexels.com/pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Perwakilan BI DKI Onny Widjanarko mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

"Inflasi Jakarta di bulan Oktober masih terkendali, tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan langkah-langkah yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," kata Onny di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Kata dia, beberapa koordinasi dan langkah pengendalian yang dilakukan TPID DKI yakni mulai dari rapat koordinasi mingguan pemantauan pasokan dan pengendalian harga, serta program pangan bersubsidi.

Kemudian dengan program belanja pangan online dari Badan Ketahanan Pangan hingga webinar diversifikasi olahan hasil pertanian dan pengembangan urban farming.

"Semua itu sangat berpengaruh dalam mengendalikan inflasi di DKI Jakarta. Jadi kami memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi lagi," papar dia.

Lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada Oktober 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08 persen (month to month/mtm), berbeda arah dari bulan lalu yang tercatat mengalami deflasi (-0,06 persen, mtm). Onny menyatakan hal tersebut dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok transportasi.

"Komoditas penyumbang inflasi kelompok ini yaitu tarif angkutan udara yang tercatat meningkat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan moda transportasi tersebut," ucapnya.

Ekonomi Membaik

Onny juga menyatakan perekonomian di Jakarta terjadi perbaikan yang positif, meski lebih lambat. Hal itu dipengaruhi beberapa kebijakan.

Diantaranya, kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kemudian diturunkan ke level 4.

"Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,51 persen (yoy) pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi Jakarta masih lebih rendah," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya