BNPT Ungkap 198 Pesantren Terafiliasi Teroris, Pengamat: Early Warning, tapi Harus Tabayun

Liputan6.com, Jakarta Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulyya menilai pengungkapan data 198 pesantren terafiliasi jaringan terorisme oleh BNPT merupakan bagian dari early warning (peringatan dini) bagi publik. 

Kendati demikian, ekspos data tersebut dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap pesantren. 

"Sadar atau tidak, ekspos data soal pesantren bisa membuat resistensi masyarakat terhadap pesantren. Sekalipun di sisi lain bagi BNPT itu sebagai early warning bagi publik juga," kata Harist Rabu (2/2/2022). 

Oleh karena itu, pengamat terorisme ini menyarankan BNPT bertemu sekaligus berdialog atau tabayyun dengan para pimpinan 198 pesantren tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar ada komunikasi dialogis dan mencegah timbulnya polemik berkepanjangan. 

"BNPT perlu undang pimpinan 198 pesantren, biar bisa dialog terbuka bahkan menjadi forum tabayun," jelasnya. 

Dalam dialog tersebut, BNPT diharapakan dapat transparan mengenai berbagai hal mendasar terkait metodologi pemetaan pesantren terafiliasi jaringan teroris. "Hemat saya biar tidak jadi polemik berkepanjangan, kiranya BNPT sudi untuk transparan soal mendasar yaitu metodologi pemetaan 198 pesantren tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Harits menilai BNPT tidak perlu alergi atau bahkan takut dengan dialog dua arah dengan Pimpinan 198 pesantren. Hal ini agar segala sesuatunya, dan BNPT sebagai lembaga negara harus tampil dan bersikap layaknya fungsi negara terhadap rakyatnya.

"Agar upaya-upaya kontra terorisme tidak kontraproduktif dan blunder," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 25 Januari 2022.

"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.

Sementara itu, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme. Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Selain itu, 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 pondok pesantren juga dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS.

Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid, data tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT mencegah merebaknya radikalisme di Indonesia. Selain itu juga untuk deteksi dini agar jaringan teroris tidak berkembang di Tanah Air.

"Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunya tugas pencegahan radikal terorisme," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan terorisme. Hal ini juga untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan. 

Apalagi, Ahmad mengatakan, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi  multipihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa. Yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.

"Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” tutur dia.

Nurwakhid menjelaskan, dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturrahmi kebangsaan.

"Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah mengeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren," ucap Ahmad.