Sekjen Golkar: Munas Amanatkan Usung Airlangga Hartarto Capres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar memastikan akan mengusung Airlangga Hartarto dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Lodewijk mengatakan, dengan partai apa pun nanti Golkar akan berkoalisi, partainya ingin Airlangga menjadi Capres 2024. Menurut dia, hal itu sesuai amanat dari Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu pada Desember 2019.

"Ya, kita capres, karena itu amanat Munas. Kita enggak bisa (Cawapres) itu, itu amanat Munas dan kita di DPR ini pemegang kursi nomor dua terbanyak," ujar Lodewijk.

Rencana pengusungan Airlangga bahkan ditebalkan dalam Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar tahun lalu. Apabila tidak dijalankan, Lodewijk menilai itu melanggar keputusan Munas.

"Jadi tidak boleh itu kita melanggar keputusan Munas atau keputusan Rapimnas yang istilahnya sudah dua lapis tertinggi. Jadi kita sudah fokus bagaimana mendorong Pak Airlangga menjadi Capres 2024," kata Lodewijk.

Lodewijk optimistis akan cukup mudah meloloskan Ketua Umum partainya itu menjadi Capres 2024. Mengingat Golkar diproyeksikan cukup hanya dengan menggaet satu partai saja ambang batas presiden telah terpenuhi.

"Ya kita kan tinggal mengambil satu partai dengan suara enggak terlalu besar. Jadi itu biar aja dulu mengalir, karena proses partai itu sedang meningkatkan elektoral, coba lihat semua melakukan hal yang sama, tentunya dengan cara-cara yang berbeda," ungkapnya.

Lodewijk menyatakan, partainya hingga kini belum membidik partai yang bakal digaet untuk koalisi dalam menghadapi Pilpres 2024. Kondisi dua tahun jelang hajatan akbar itu, menurut Lodewijk, masih menunjukkan kondisi bahwa poros di antara para partai belum terbaca.

Dia melihat dalam tempo enam bulan mendatang, bisa saja kondisinya perlahan mulai menunjukkan kutub di antara partai-partai yang ada.

"Kita lihat saja bagaimana ya pasti nanti kalau udah gitu adalah deal-deal antara parpol untuk bagaimana membentuk koalisi yang bagus. Jadi kita tunggu aja, enam bulan ke depan mungkin itu udah keliatan proses kristalisasinya untuk menjadi suatu policy," terangnya.