Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Merugikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 makin kuat, seiring dengan pernyataan beberapa ketua umum partai hingga Menko Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengklaim memiliki big data perihal terkait. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Barat, Mochtar Mohamad mengatakan, hal itu akan berdampak buruk dan merugikan Presiden Jokowi.

"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi, terkesan LBP mencampuri urusan Menteri diluar tupoksi," kata Mochtar dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (18/3/2022).

Mochtar melanjutkan, persoalan Pemilu menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian DPR di pihak legislatif dan KPU - Bawaslu sebagai pihak penyelenggara.

"Semua telah bersepakat untuk memutuskan Pemilu tanggal 14 Februari 2024," tegas Mochtar.

Mochtar menambahkan, berkaca pada survei SMRC 17 Maret 2022, sebanyak 84,4 persen pengguna sosial media justru menolak penundaan Pemilu. Karenanya, Mochtar pun menyangsikan klaim data yang sempat diklaim LBP.

"Lalu big data apa dan darimana yang dipakai?" tanya Mochtar.

Mochtar menyarankan, agar para pembantu Jokowi bisa fokus pada tugas-tugasnya saja. Teutama LBP sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, agar bisa mencegah pencurian kekayaan laut Indonesia serta mendorong para investor untuk investasi di IKN Nusantara.

Terlepas dari isu penundaan Pemilu 2024, Mochtar meminta seluruh mesin partai terus menggelar pelatihan penggalangan, penguasaan teritorial yang diikuti oleh ranting dan anak ranting mulai April 2022.

Mochtar Mohamad menyampaikan hal tersebut kepada Kepala daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Sekretaris DPC se-Jawa Barat.

"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ujar dia.

Mengenai persiapan Pilpres 2024, ia menegaskan kepada seluruh kader untuk mensosialisasikan Capres dan Cawapres dari kader partai PDI Perjuangan.

"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan Capres/Cawapres berasal dari Kader Partai. Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo," dia menutup.