Amandemen Terbatas Dicurigai Jadi Momen Masukkan Agenda Ubah Masa Jabatan Presiden

Mantan Ketua Umum PAN ini menyatakan, MPR saat ini mengkaji wacana amandemen konstitusi untuk memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Apr 2022, 07:03 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2022, 07:03 WIB
Sambangi KPK, Amien Rais Temui Agus Rahardjo
Politikus senior Amien Rais. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Amandemen Terbatas UUD 1945 dicurigai menjadi momen agenda penambahan masa jabatan presiden. Kecurigaan itu datang dari politikus senior Amien Rais.

Mantan Ketua Umum PAN ini menyatakan, MPR saat ini mengkaji wacana amandemen konstitusi untuk memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini berpendapat, amandemen terbatas PPHN bakal disusupi perubahan masa jabatan presiden.

"Tapi, sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk buat PPHN, jadi kemudian nanti arahnya mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu, sangat jahat, ini luar biasa," kata Amien Rais, dalam akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR ini juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk patuh terhadap konstitusi. Amien mendorong Jokowi untuk mundur sebagai presiden sesuai masa jabatan yang telah diatur dalam UUD 1945.

"Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam UUD 1945 itu sudah jelas sekali dikatakan presiden kita hanya bisa dipilih dua kali saja," ucapnya.

Kritik juga dilontarkan Amien kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang memberi dukungan deklarasi kepada Jokowi untuk memimpin selama tiga periode.

Cara-Cara Orde Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Dia mendesak untuk tidak memakai cara-cara pemerintahan Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Amien menegaskan, masa jabatan Presiden Jokowi habis pada Oktober 2024.

"Jadi, setelah itu tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakan segala macam cara kekuataan tekad ala orde baru dulu," ungkapnya.

Amien mengaku khawatir gerakan orang-orang yang dimobilisasi untuk deklarasi masa jabatan presiden terus berlanjut. Menurut Amien, itu cara yang kosong substansinya.

"Saya kasihan melihat keadaan sekarang ini, dikerahkan seluruh lurah seantero Indonesia, nanti juga mungkin asosiasi-asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, dari para petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini, dan itu," kata Amien.

"Itu cara abal-abal tidak ada bobotnya, karena ini sangat artificial, seperti balon, kelihatannya besar, tapi begitu kena jarum kecil saja bisa kempes dan jatuh dan kemudian flat," ketusnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya