Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pejabat Pemerintah Tak Selewengkan Mandat Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus menyinggung adanya pihak pejabat pemerintahan yang diduga mempersulit proses investasi demi keuntungan pribadi. Namun Deddy masih mengunci rapat pejabat tersebut dan berharap mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pejabat tersebut untuk menarik investor tidak diselewengkan.

"Terus terang saya bertemu dan mendapat keluhan dari beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengeluhkan bahwa proses perizinan terbaru memang mempermudah urusan administrasi di awal, tetapi proses setelahnya justru menjadi rumit dan tidak jelas," ujar Deddy dalam keterangan tertulis, Selasa (20/7/2022).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka.

“Ini sudah seperti kembali ke zaman Orba, indikasinya ada yang minta saham, minta jatah preman hingga mencoba merampas kegiatan investasi orang lain”, kata Deddy.

Dia menambahkan, upaya sistematis ini tidak saja terjadi pada investor yang baru akan memulai bisnisnya, tetapi juga perusahaan yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia seperti di bidang perkebunan, tambang batu bara, nikel, smelter, perikanan, listrik dan sebagainya.

Menurut Deddy, apa yang dilakukan oleh para oknum pejabat itu akan sangat merugikan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Presiden Jokowi itu sangat berkeinginan mempermudah investasi dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi di sektor riel, sumber daya alam dan manufaktur.

Dengan demikian akan terbuka banyak lowongan pekerjaan dan terciptanya distribusi keadilan antar wilayah serta nilai tambah produk di Indonesia. Hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

"Saya khawatir tujuan-tujuan mulia itu akan tersendat atau tidak akan pernah tercapai hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Deddy. 

Oleh karena itu, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini memohon agar Presiden Jokowi segera turun tangan dan mencari informasi pembanding untuk memvalidasi informasi terkait proses investasi di Indonesia saat ini. 

"Saya akan terus memantau, kalau mereka tidak berhenti melakukan praktik kotor itu, saya akan buka satu persatu kepada publik. Biar ramai sekalian," tutup Deddy.