Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas, Politisasi Agama dan Polarisasi di Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikam Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR 2022. “Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi permainan politik identitas dan politisasi dalam pertarungan pemilu 2024. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” tegasnya.

Menurut Jokowi, sudah saatnya pesta demokrasi mengajarkan semua pihak untuk dewasa dan menjauhi polarisasi. “Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang membantu menjaga demokrasi. “Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata dia.

“Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa.,” pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga bisa menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2023. Sehingga tidak sampai terbelengkalai di tahun depannya dan mengganggu proses pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, Senin (8/8/2022).

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai tahun depan atau tahun 2024. Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara menyampaikan, untuk belanja kementerian dan lembaga pada 2023 jumlahnya mencapai Rp 993 triliun. Itu lebih besar dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 965,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah di tahun depan akan difokuskan kepada fokus program nasional untuk SDM, kemudian belanja infrastruktur yang jadi prioritas nasional. Termasuk untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian infrastruktur, termasuk ikn dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapat prioritas dari sisi penganggarannya," bebernya.

Pemerintah pada tahun depan disebutnya akan menggunakan instrumen belanja di tingkat pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional, juga dari sisi pembiayaan.

"Seperti, akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai shock absorber," kata Sri Mulyani.