Tolak Harga BBM Naik, 400 Mahasiswa Akan Geruduk DPR Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah elemen mahasiswa akan menggeruduk kawasan DPR/MPR RI hari ini, Senin (5/9/2022). Mereka membawa tuntutan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Massa gabungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dijadwalkan berkumpul di kawasan DPR/MPR RI pada pukul 13.00 WIB.

Ketua Umum GMNI, Arjuna Putra Aldino menerangkan, perkiraan 400 massa akan turun pada demo hari ini.

"Iya betul (kami akan demo). Karena ini Jabodetabek ya sekitar 300 sampai 400 orang dan itu juga gabungan," kata dia kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

Arjuna mengatakan, massa GMNI dan HMI fokus menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR. Dia pun belum berencana membuka ruang diskusi dengan anggota DPR RI.

"Iya (terpusat di DPR). Tidak (audiensi dengan dewan). Kita pure sampaikan pendapat. Tidak membuka ruang tidak ada pembahasan," ujar dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan belum berkomentar terkait aksi unjuk rasa mahasiswa menolak harga BBM naik ini.

Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara.

"Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM subsidi," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter 

"Harga BBM naik dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.800 dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp.14.500 per liter," tutur dia.

Kenaikan harga BBM ini berlaku mulai 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh sektor akan berdampak karena harga BBM naik. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022.

"Kenaikan BBM itu tentu berdampak pada semua sektor karena berdampak pada angkutan, logistik, dan semuanya. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik," kata Riza, Senin (5/9/2022).

Untuk menekan kenaikan harga pada seluruh sektor, Riza mengaku akan mengadakan rapat dengan beberapa pihak yang terkait.

"Sepanjang ini kita terus koordinasi, rapat-rapat dengan semua stakeholder, dengan pihak terkait ya. Dengan perwakilan kantor Bank Indonesia di Jakarta juga kita lakukan rapat rutin ya. Asisten perekonomian yang juga bertanggung jawab di pemerintah provinsi (Pemprov) ini, terus melakukan koordinasi dengan semua dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Dengan Pasar Jaya, semua yang terkait dengan pangan dan inflasi semua kita lakukan rapat-rapat," jelas Riza.

Dia juga meminta masyarakat untuk menyikapi kenaikan BBM dengan baik dan bijak.

"Masyarakat Jakarta, mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak. Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkis. Jangan sampai ada nanti kelompok-kelompok, golongan, oknum, siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," tambah Riza.

Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi Sabtu 3 September 2022.

Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.

Pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. "Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," tegasnya.

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," katanya.