Sekjen PDIP Minta PKS Urus Kota Depok, Dibanding Kritik Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak melupakan sejarah saat partai berlogo bulan sabit kembar ini mendiamkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam menjadi milik NKRI.

Pernyataan itu disampaikan Hasto terkait masifnya spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Hasto mengatakan tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Daripada mengkritik pemerintah, Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," tegas Hasto.

Hasto mengingatkan, dari sisi hulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena Covid-19 melanda.

Oleh karena itu, lanjut Hasto Kristiyanto, harusnya partai yang dikepalai oleh Ahmad Syaikhu tersebut bisa melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dalam mengelola negara Indonesia ini.

Bahkan Hasto membeberkan, Presiden Jokowi sangat mahir dalam mengelola Indonesia. Terlebih banyak negara yang mengapresiasi Presiden Jokowi.

“Prestasi Presiden Jokowi sangat luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, banyak dunia mengapresiasi perekonomian Indoneisa,” kata dia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.

Menurut Hasto, seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ungkap Hasto.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna peringatan HUT ke-77 DPR. Dalam rapat paripurna ini beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Saat pimpinan Banggar menyampaikan laporan RUU tersebut, fraksi PKS menyampaikan interupsi dan dilanjutkan melakukan walk out keluar dari ruang paripurna.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi tentang apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Puan, Selasa 6 September 2022.

Ketua DPP PKS Mulyanto langsung melakuan interupsi. “Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” ujar Mulyanto.

Seluruh anggota Fraksi PKS lantas keluar ruangan sidang, mereka membawa poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM”

“Kita lanjutkan kita dengarkan dulu pendapat akhir Presiden. Kita selesaikan dulu terkait APBN,” kata Puan

Paripurna lantas tetap dilanjutkan. Mulyanto dan beberapa anggota F-PKS diketahui langsung menuju depan DPR untuk menemui mahasiswa yang berdemo menolak kenaikan harga BBM.