Kontroversi Fasilitas hingga Makanan Atlet PON Aceh-Sumut 2024, Tanggung Jawab Siapa?

Alasan PDIP Tak Panggil Puan Maharani Soal Dewan Kolonel

Komarudin Watubun mengungkapkan alasan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak turut diminta klarifikasi terkait Dewan Kolonel.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Okt 2022, 18:59 WIB

Diterbitkan 26 Okt 2022, 18:59 WIB

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun.

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan melalui Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan alasan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak turut diminta klarifikasi terkait Dewan Kolonel. Menurutnya Puan tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.

Diketahui, sejumlah pencetus Dewan Kolonel telah diberikan sanksi peringatan keras dan terakhir.

"Tadi terkait mba Puan, mba Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," ujar Komarudin Rabu (26/10/2022).

Para pencetus Dewan Kolonel ini melanggar aturan partai karena membentuk organisasi di dalam organisasi. Komarudin mengatakan, para loyalis Puan ini mencari muka.

"Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin juga," katanya.

Komarudin telah meminta klarifikasi sejumlah anggota Dewan Kolonel. Beberapa ada yang mengaku tidak tahu menahu. Maka akan dilakukan pemanggilan.

"Saya sudah kontak mereka satu persatu mereka tidak mengerti. Ini kita sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya tertibkan semua tanpa terkecuali," ujarnya.

Sanksi Keras Dewan Kolonel

Megawati Buka Rakor Politik dan Keamanan PDIP

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP non aktif Puan Maharani mengikuti Rakor Bidang Politik & Keamanan Tingkat Nasional, Jakarta, Kamis (3/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi lebih keras kepada sejumlah loyalis Puan Maharani yang membentuk Dewan Kolonel. Daripada Ganjar Pranowo yang hanya diberikan teguran lisan, para loyalis Ketua DPR RI ini diberikan sanksi terakhir atau teguran keras.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel melanggar aturan partai. Apalagi sudah diberikan peringatan pertama.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin 24 Oktober 2022.

Sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com