7 Arahan Mendagri untuk Tingkatkan Layanan Kependudukan

dalam arahannya, Zudan menyampaikan, mendagri meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital,

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Feb 2023, 18:17 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2023, 15:53 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan tujuh arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memajukan layanan dukcapil di setiap daerah. (Istimewa)

 

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan tujuh arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memajukan layanan dukcapil di setiap daerah.

Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Rabu, 8 Februari 2023. 

Ketujuh arahan tersebut, yakni pembenahan seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat, pempermudah rakyat mendapatkan layanan pendukcapilan, penggunaan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan.

"Mendagri juga meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment," kata Zudan saat membacakan arahan Mendagri. 

Mengusung tema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, Rakornas Dukcapil bertujuan menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil dari pusat hingga ke daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Rakornas juga diharapkan bisa mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, kemudian dalam rangkaian peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. 

"Jadi kita kumpulkan seluruh kepala dinas Dukcapil beserta sekretaris dinas dan kepala bidang di seluruh Indonesia. Kita lakukan konsolidasi secara menyeluruh," ujar Zudan kepada wartawan usai pembukaan Rakornas. 

Menurut Zudan, sasaran daripada Dukcapil bukan sekadar berkontemplasi untuk menjelang Pemilu 2024, tetapi juga untuk pengumpulan data yang lebih akurat. 

"Dalam rangka bantuan sosial, untuk integrasi data, untuk pendidikan beasiswa dan seterusnya. Dan khusus untuk Pemilu kita akan turun jemput bola secara lebih masif, ke lembaga pemasyarakatan, kelompok disabilitas, untuk penduduk rentan, kemudian kita datang ke pulau terluar dan masyarakat adat. Setahun ini bergerak bareng jemput bola," katanya. 

 

Antisipasi Pengarus Resesi Global

Zudan menilai, momentum Rakornas Dukcapil 2023 ini sangat strategis dengan mengangkat tema digitalisasi. Sebab ke depan dunia global mengalami krisis multi dimensi atau the perfect storm, seperti inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju pada resesi, situasi geopolitik yang tidak pasti seiring dengan terjadinya perang Ukraina-Rusia. 

Di lain pihak, sedang terjadi pula 10 tren global sampai dengan tahun 2045 yang sering disebut dengan mega trand 2045. Perubahan tersebut berlangsung secara mendesak dan belum diketahui skala waktunya. Mewaspadai kondisi global tersebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dibarengi dengan penguatan birokrasi yang berkarakter dan kebijakan yang berdampak. 

Langkah ini perlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya dan orientasi kewilayahan. 

Sementara itu pada tahun 2024 masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada pemilu yang merupakan pesta demokrasi untuk menentukan masa depan. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan tugas, aparat Dukcapil perlu mengambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Usai pembukaan Rakornas dilanjutkan penandatanganan secara simbolik perjanjian kinerja yang merupakan janji para kepala dinas Dukcapil dengan dirjen Dukcapil untuk mencapai target yang ditetapkan pada 2023.

Pada Rakornas ini juga akan diserahkan penghargaan Dukcapil Tahun 2023 kepada 29 penerima penghargaan dengan tujuh kategori, yakni Dukcapil Bisa Skala Nasional, Dukcapil Bisa di Papua, Dukcapil Hebat, Dukcapil Selaras, Mitra Dukcapil, Dukcapil Cerdas, Dukcapil Kolaboratif.

Infografis Nomor Induk Kependudukan di KTP Dijadikan NPWP. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Nomor Induk Kependudukan di KTP Dijadikan NPWP. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya