PKS Tolak Politik Uang, Salim Segaf: Ganti Jadi Politik Pelayanan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri menegaskan partainya menolak politik uang. Salim menyebut partainya bakal mengganti politik uang dengan politik pelayanan.

Hal ini disampaikan Salim saat menyampaikan sambutan di acara Apel Siaga PKS 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/2/2023).

"Pada Apel Siaga Pemenangan PKS ini kita tegaskan Partai Keadilan Sejahtera menolak politik uang, dan menggantinya jadi politik pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Salim.

Selain itu, Salim menyampaikan bahwa partainya juga menolak polarisasi dan kriminalisasi. Menurut dia, daripada polarisasi, PKS mendukung adanya kolaborasi antarpihak dalam penegakan hukum.

"Kita menolak polarisasi dan mendorong kolaborasi, kita juga menolak kriminalisasi dengan alasan politik, karena penegakan hukum harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia," jelas Salim.

Pasalnya, lanjut Salim, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Di mana, ujar dia seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

"Baik seorang presiden atau seorang tukang tambal ban, baik seorang pengemudi ojol atau seorang konglomerat, baik seorang jenderal atau Kopral dan bharada, semua harus tunduk pada supremasi hukum," terang Salim.

Salim Segaf Aljufri menyatakan PKS telah membuktikan bahwa keragaman suku budaya, agama, status sosial, hingga ekonomi, tak menjadi alasan untuk terpecah belah. Bahkan, dia menilai kemajemukan menjadi modal dasar untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Salim pun mengimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu 2024, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat hingga daerah agar dapat bekerja secara profesional.

"Kita serukan mari bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab, takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha melihat dan pengawasan rakyat yang berdaulat," ucapnya.

"Suara rakyat yang diselewengkan akan menimbulkan kerusakan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, suara rakyat yang dijaga akan membawa keberkahan bagi negeri tercinta," lanjutnya.