Anies Beri IMB dan Jokowi Kasih KTP ke Warga Tanah Merah, Ini Bedanya Menurut PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoalkan Anies Baswedan yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah atau yang tinggal dekat dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 07 Mar 2023, 18:30 WIB
Diterbitkan 07 Mar 2023, 18:30 WIB
Foto udara Suasana pemukiman warga terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang
Foto udara kondisi permukiman warga yang hangus akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Permukiman warga yang paling terdampak berada di Jalan Tanah Merah Bawah, RT 012/RW 009, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoalkan Anies Baswedan yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah atau yang tinggal dekat dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Diketahui, dalam kejadian kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia.

"Jadi janganlah kita main politik identitas, kalau bikin kontrak politik itu pakai akal sehat agar bisa dipertanggungjawabkan kalau enggak bapak dosa loh ke orang yang meninggal ini. Karena kalau enggak bapak kasih IMB kan mereka mungkin sudah dipindah ke tempat yang aman atau ada program lah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Ia pun menyebut, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI bisa saja melakukan relokasi atau pemindahan masyarakat ke tempat aman. Karena, DKI disebutnya mempunyai dana tahunan mencapai Rp89 triliun.

"DKI punya dana Rp89 triliun per tahun, 5 tahun Rp450 triliun, apa susahnya mengambil sebagian dari uang anggaran itu untuk memindahkan orang ke tempat yang aman," sebutnya.

Grace pun menyindir soal kegiatan Formula E yang menghabiskan uang mencapai triliunan rupiah. Selain itu, ia menyebut sejumlah kebijakan Anies kala itu hanya bagus di luarnya saja dan tidak sampai ke dalamnya.

"Formula-E yang cuma sekian hari saja Rp1 triliun lebih habis gitu kan. Jadi lagi-lagi Pak Anies nih mohon maaf. Tapi kebanyakan kebijakan yang sifatnya kosmetik, di luar kayaknya cantik kayaknya indah, tapi tidak memberikan solusi yang permanen untuk masyarakat," ungkapnya.

"Sayang aja punya budget untuk hal-hal yang lain-lain yang sifatnya bukan prioritas, tapi yang prioritas yang keselamatan yang nyawa yang air bersih itu enggak dikerjain," sambungnya.

 

Beda dengan Pemberian KTP oleh Jokowi

Sementara itu, saat disinggung soal Joko Widodo (Jokowi) yang dulu pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga di lokasi tersebut.

Hal itu disebut Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari memiliki tujuan berbeda dengan Anies yang memberikan IMB.

"Jadi kalau Pak Jokowi itu memberikan KTP itu kaitannya dengan fasilitas yang harus dimiliki oleh warga kan, Kartu Jakarta Pintar juga kartu kesehatan, kayak gitu," ujar Mayang.

"Jadi beda tujuannya, kalau Pak Anies kan memberikan IMB untuk tinggal di rumah itu kan, kalau KTP kan dia bisa pindah, dia berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah bedanya disitu," pungkasnya.

 

 

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya