Teddy Minahasa Dituntut Mati di Kasus Bandar Narkoba, Ini Sederet Hal Memberatkannya

Sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa Teddy Minahasa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 30 Mar 2023, 13:50 WIB
Diterbitkan 30 Mar 2023, 13:49 WIB
Irjen Teddy Minahasa bersama enam tersangka lainnya kasus penyalahgunaan narkoba tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Rabu (11/1/2023).
Irjen Teddy Minahasa bersama enam tersangka lainnya kasus penyalahgunaan narkoba tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Rabu (11/1/2023). (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa menuntut Irjen Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati terkait kasus penjualan barang bukti narkotika jenis sabu.

Jaksa dalam surat tuntutan beberkan beberapa hal yang memperberat hukuman. Jaksa menerangkan, terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu. Kemudian, terdakwa merupakan anggota Kepolisan Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Di mana sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

"Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap Narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat," kata Jaksa di PN Jakbar, Kamis (30/3/2023).

Lebih lanjut, Jaksa mengutarakan perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. Selain itu, perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," ujar dia.

 

Khianati Perintah Presiden

Di samping itu, perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah menghianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika," ucap dia.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan tidak ada. "Tidak ada," tandas Jaksa.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya