Antisipasi Lonjakan Urbanisasi Setelah Lebaran Idul Fitri, Pemkot Tangsel Bakal Siapkan Sipermen

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan berbagai strategi dalam menghadapi gelombang urbanisasi pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Mulai dari surat edaran, pendataan melalui Sistem pendaftaran penduduk non permanen (Sipermen), hingga program Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan (D3), juga semakin digencarkan.

"Bahkan dari awal Ramadhan, kami telah menerbitkan surat edaran ke vamat dan lurah, yang salah satu isinya bahwa harapan kami sih kalau mudiknya berempat, ya pulangnya berempat lagi," ujar Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie.

Menurutnya, kedatangan warga ke Tangerang Selatan tidak mungkin dilarang dan dicegah. Tetapi, dia mengingatkan agar yang datang ke Tangerang Selatan dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpuni.

"Tentu kami harapkan mereka mempunyai keterampilan yang dimiliki," katanya.

Bahkan, lanjut Davnie, Pemkot Tangsel sudah menyiapkan strategi D3 untuk mengantisipasi apabila yang datang tidak dibekali cukup kemampuan. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan pengangguran dari efek adanya urbanisasi ini.

"Kami ada program D3, dan ada sertifikatnya untuk meningkatkan daya saing," ungkapnya.

Apalagi, Pemkot sudah memperkirakan akan ada hampir 4 ribu pendatang baru di Tangerang Selatan.

"Cenderungnya meningkat dari tahun ke tahun ya sekitar 7 sampai 15 persen, karena banyak juga yang mencari kerjanya di sekitar Tangsel yakni daerah industri seperti di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang," jelasnya.

Sedangkan di Tangerang Selatan, khususnya di bidang perdagangan dan jasa yang menjadi paling banyak dicari dan dibutuhkan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan tidak akan melakukan operasi kependudukan terhadap pendatang baru yang akan tinggal sementara atau menetap di wilayahnya.

Hal ini merespons kemungkinan adanya pendatang baru usai arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan mengatakan, sejumlah alasan tidak dilakukannya operasi kependudukan di Tangerang Selatan salah satunya tidak adanya tindak pidana ringan terhadap para pendatang tersebut.

"Pertama, karena kejaksaan tidak lagi berkenan secara aturan untuk tindak pidana ringan (tipiring)," ungkapnya.

Selain hal itu, dirinya menilai bahwa operasi yustisi yang dilakukan Pemkot bersama jajaran dinilai kurang efektif. Disamping itu juga, membutuhkan anggaran besar dalam pelaksanaannya.

"Tidak ada lagi pendataan door to door, karena tidak efektif butuh anggaran besar untuk honorarium tim," katanya.

Meski begitu, dia memastikan para pendatang baru yang datang untuk berbagai keperluan ke Tangsel, untuk mendaftarkan diri ke aplikasi Sipermen atau sistem pendaftaran penduduk non permanen, yang ada di web https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/.

Sementara itu di wilayah DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bakal mendata warga pendatang di Ibu Kota usai mudik Lebaran 2023. Masyarakat akan diajak tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Oleh sebab itu, warga pendatang diimbau untuk melapor kepada Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) di tempatnya menetap di Jakarta. Disdukcapil siap menerbitkan adminduk pascamudik Lebaran 2023.

"Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat. Kami juga mengimbau agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan,” Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, Jumat (14/4/2023).

Budi menjelaskan mudik Lebaran 2023 berpotensi adanya penambahan jumlah warga pendatang. Ketimbang Warga yang bakal keluar Jakarta, warga pendatang diprediksi akan lebih banyak.