Effendi Simbolon Ditugaskan PDIP Kaji Kebijakan Prabowo di Kemeterian Pertahanan, Sebagai Sanksi?

Liputan6.com, Jakarta PDIP memberikan tugas khusus kepada kader seniornya Effendi Simbolon buntut pernyataannya yang terang-terangan mendukung Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Effendi Simbolon diberi tugas melakukan kajian tentang kebijakan pertahanan selama Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. 

“Pak Effendi Simbolon bakal melakukan kajian-kajian kebijakan pertahanan selama kepemimpinan Pak Prabowo dengan membandingkan dengan sebelumnya dan nanti kami lihat hasilnya seperti apa,” ujar Hasto dalam keterangan pers diterima, Rabu (12/7/2023).

Hasto meyakini, tugas yang diberikan partai terhadap Effendi penting dan berdampak pada kemajuan bangsa. Dia ingin, adanya kajian mendalam yang dilakukan Effendi terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo.

“Ini sangat penting apakah betul yang dilakukan (Kemenhan) untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atau ada kepentingan-kepentingan lain,” sebut Hasto.

Namun secara garis besar, polemik yang ditimbulkan Effendi sudah diselesaikan secara internal melalui jalur partai. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri.

“Kemarin kami sudah bertemu, sudah bicara panjang lebar, sehingga sudah selesai dan itu menjadi agenda internal PDI Perjuangan dan sudah melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri mengenai hasil klarifikasi Effendi kepada DPP PDIP,” ungkap Hasto.

Soal isu yang menyebut Effendi dicoret dari daftar posisi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) PDIP untuk Pemilu 2024, Hastopun membantah. Sebab PDIP belum mengumumkan satu nama pun yang pasti masuk ke dalam daftar Bacaleg.

"Siapa pun yang menjadi caleg belum kami umumkan (termasuk Effendi),” tegas Hasto.

Menurut Hasto, PDIP masih melakukan finalisasi untuk menyusun daftar bakal caleg Partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hasto menegaskan final penyerahan daftar tersebut jatuh pada Oktober 2023.

"Nanti kami lihat, sementara ini kelengkapan-kelengkapan data administrasi masih dilengkapi, masih bisa beberapa perubahan-perubahan penyesuaian komposisi dengan melihat dinamika politik, sehingga berdasarkan peraturan KPU masih bisa dilakukan perubahan-perubahan," Hasto menutup.