NasDem vs Demokrat, Dari Tuduhan Pengkhianatan hingga Saling Klaim Nama Koalisi Perubahan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya buka suara setelah 'perjodohan' Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jelang pilpres 2024. AHY mengajak para kader untuk memaafkan pihak-pihak yang mengkhianati partainya.

"Pertama-tama tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang pernah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung," kata AHY dalam Konferensi Pers di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Kendati memaafkan, AHY mengakui tidak bisa melupakan begitu saja pengkhianatan yang dialami partainya. Meski begitu, dia juga meminta maaf atas kekurangan yang dia miliki.

"Semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan," ujar dia.

Lebih lanjut, dia menyerukan kepada kader untuk membuka lembaran baru menyongsong gelaran Pilpres 2024. Partai Demokrat, kata dia siap meraih kemenangan di kontestasi politik lima tahunan mendatang.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan, kita harus segera move on. Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan moved on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," kata dia.

AHY menyinggung soal mekanisme pengambilan keputusan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan dalam hitungan menit.

Menurutnya, dalam pengambilan keputusan seharusnya memiliki mekanisme yang lebih proporsional dan tepat, terlebih keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden, yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa; tidak bisa hanya diputuskan begitu saja, dalam hitungan menit, oleh segelintir orang," kata AHY.

AHY mengatakan, dalam konstitusi partainya, pengambilan keputusan tentu harus melewati sejumlah mekanisme penting, salah satunya melalui wadah Majelis Tinggi Partai

"Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, tentu harus dimusyawarahkan terlebih dulu, dan dibicarakan dalam wadah Majelis Tinggi Partai," ucapnya.

AHY meminta para kadernya untuk tetap berpikir jernih usai menghadapi dinamika politik hingga memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Demokrat, kata dia, tidak akan patah oleh ganjaran politik apapun. Selain itu, dia menegaskan Partai Demokrat tak akan menoleransi konspirasi politik securang apapun.

"Saya mengajak seluruh kader Partai Demokrat, agar tetap tenang dan berpikir jernih. Kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apapun," kata AHY.

"Meskipun, kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apapun," ujar dia.

Menurut dia, kondisi yang dialami Partai Demokrat ini menjadi bentuk petunjuk Tuhan. Demokrat, kata dia telah dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik.

"Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur, karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk," ucapnya.

AHY memahami kekecewaan kader Demokrat usai diusungnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Anies Baswedan tanpa restu Partai Demokrat.

"Saya tahu, para kader Demokrat marah dan kecewa, bukan karena Ketumnya tidak jadi Cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan," kata AHY.

AHY mengatakan, etika diperlukan untuk mencapai tujuan dalam politik. Menurut dia, hal tersebut juga yang harus diperjuangkan dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik lima tahunan.

"Saya rasa semua rakyat Indonesia yang kita perjuangkan ini sepakat untuk berpolitik secara beretika. Artinya, kita mendambakan praktik-praktik yang baik. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa, asal tidak boleh kalah," kata AHY.

AHY menyampaikan, cara yang dipakai dalam kontestasi politik tidak boleh mencederai tujuan. Hal ini, ujar dia juga menjadi pandangan Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno.

"Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara, juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya," kata dia.

AHY menyebut, hal ini juga diajarkan pada seorang prajurit di TNI. AHY berujar, pengalaman di TNI membuat dia paham harus memegang teguh nilai dan etika keperwiraan.

"Hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit dalam mengemban tugas apa pun. Dalam kondisi perang saja, kami diwajibkan untuk mematuhi etika dan aturan," kata AHY.

"Sehingga, perang bukan hanya soal killed or to be killed. Bukan hanya tentang menang atau kalah. Tetapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan itu," sambung dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan Demokrat sejak awal partainya memiliki harapan besar terhadap hadirnya sebuah perubahan dan perbaikan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan etika.

"Ini tentu membutuhkan kerja keras, kerja sama, dan komitmen dari semua yang ingin melakukan perubahan tersebut. Namun kenyataannya, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan," kata dia.

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Partai Demokrat tidak dendam dan terlalu bawa peraan (Baper) terkait dtidak dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal cawapres Anies Basewedan.

Sahroni pun menjelaskan tidak ada sama sekali kesepakatan antara tiga partai bahwa AHY menjadi calon wakil presiden.

"Belum terikat dong. Masih dalam koridor lobi politik. Dan mungkin harapannya adalah 'gue mau ngawinin lu tapi lu batalin' gitu ya sakit hati wajar. Tapi di politik enggak boleh sakit hati, dendam, baper," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Sahroni mengatakan, Demokrat terlalu berharap ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Hanya saja garis tangan berkata lain.

"Misalnya terlalu berharap nih gue mau jadi cawapres nih udah gembar-gembor udah confidence, segala macem. Ya tapi memang garis tangannya belum," katanya.

NasDem menegaskan tidak pernah menolak nama AHY. Hanya saja NasDem tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan nama AHY.

"Bukan nolak, NasDem pengennya tidak buru-buru karena ngeliat babe gue (Ketum NasDem Surya Paloh) punya intuisi yang cukup sebagai ketum. Dia kan udah berkarir jadi seorang politisi dari 50 tahun," ujar Sahroni.

Partai Demokrat dan Partai NasDem telah berpisah koalisi. Kini, kedua partai saling mengklaim nama Koalisi Perubahan yang melekat dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, nama Perubahan merupakan ide Partai Demokrat. Apalagi sejalan dengan misi Demokrat.

"Ide Perubahan adalah original dari Partai Demokrat sehingga tetap menjadi tema misi Partai Demokrat ke depan," ungkapnya, kemarin.

Syarief menjelaskan Perubahan merupakan program yang dibawa oleh Demokrat. Bukan berasal dari nama koalisi. Maka itu, ia menyarankan kubu Anies Baswedan mengubah namanya dari Koalisi Perubahan.

"Baiknya nama lain," katanya.

Sementara, NasDem pun mengklaim bahwa nama Koalisi Perubahan dibawa partainya. Perubahan itu slogan dari NasDem.

"Perubahan itu memang slogannya dari NasDem, gimana nih. Itu slogannya NasDem. Restorasi. Gimana akhirnya kok diklaim satu pihak," ujar Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Sahroni menganggap wajar Demokrat mengklaim sepihak nama Koalisi Perubahan. Karena masih baper karena masalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) batal jadi calon wakil presiden.

"Ngegerutu wajar tadi karena baper. Harusnya enggak usah baper, ya normal-normal aja namanya politik, sakit hati pasti, dendam jangan, udah gitu aja," katanya.

Koalisi pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin pun tetap akan mempertahankan nama Koalisi Perubahan. Tidak ada rencana untuk mengubah nama.

"Tetap koalisi perubahan," sebut Sahroni.

Nama Koalisi Perubahan atau lengkapnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan muncul ketika piagam koalisi NasDem, Demokrat dan PKS diumumkan pada 24 Maret 2023. Nama itu muncul berbarengan dengan kesepakatan bersama ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.