Bima Arya Pecat Kepsek yang Pungli, PAN Dukung Penuh

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung kebijakan walikota Bogor, Bima Arya, yang memecat kepsek SDN Cibereum 1, Bogor. Sebab, hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan alasan pemecatan didasarkan atas dugaan pungli.

"PAN sebagai partainya Bima Arya mengikuti isu ini secara cermat. Kami telah melakukan klarifikasi. Dari penjelasan Bima Arya, pemecatan itu sudah sesuai aturan. Bahkan, sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan. Sebab, kepsek itu akui menerima uang secara ilegal. Jadi, inspektorat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi tegas," Kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada Liputan6.com, Sabtu, (23/9/2023).

Dengan alasan itu, Saleh berharap seharusnya langkah yang ditindaki oleh Bima Arta mestinya mendapat apresiasi, bukan sebaliknya. Bahkan, sosok Bima Arya hampir 10 tahun mengabdi memimpi Bogor dan tidak satupun orang menyatakan ia pencari popularitas semata.

"Kenapa malah di kasus ini ada tuduhan seperti itu? Justru, yang perlu ditanya adalah apa maksud orang yang menuduh itu? Ada agenda tersembunyi? Atau malah ada target politik yang tersembunyi?" ucapnya.

Menurut Saleh, kalau saja Bima Arya ingin mencari popularitas semestinya tidak melalui jalur ini. Masih banyak isu lain yang lebih menarik perhatian publik.

"Coba lihat, siswa dan wali murid mendukung Bima Arya. Mereka menyampaikan secara terbuka. Bahkan, mereka juga ikut mengkritik perilaku kepala sekolah yang sebelumnya sempat memecat guru honorer yang mengadukannya," imbuhnya.

"Dan sebelum kejadian ini, jauh-jauh hari Bima Arya telah banyak juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru," sambungnya.

Dan Bima Arya sangat menyayangkan kejadian itu berdasarkan sistem PPDB yang banyak kritik masyarakat yang seharusnya itu bentuk tanggung jawabnya sebagai walikota.

"Khususnya, sistem PPDB yang banyak disoal dan dikritik masyarakat. Itu kan bukan cari popularitas. Itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai walikota," pungkas Saleh.

Kalau, Kata Saleh, adanya tuduhan miring seperti itu, dikhawatirkan kepala-kepala daerah di kabupaten dan kota lain tidak akan mau lagi bersikap tegas. Sebab, tindakan baik dituding tidak baik. Padahal, semua pihak menginginkan adanya perbaikan signifikan dalam dunia pendidikan.