Wakil Ketua Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar membentuk panitia kerja (Panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. Pembentukan Panja ini terkait dengan netralitas TNI.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Jadi, kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut dalam rapat antara Komisi I DPR RI bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan jajarannya di DPR RI, Selasa (7/11/2023).

Utut mengungkapkan alasan pembentukan Panja itu untuk memastikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atau khususnya TNI netral dalam pemilu.

"Yang paling sulit dari kepala staf dan Panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengamini niatan dari Utut tersebut. Namun, ia akan terlebih dahulu melakukan penggodokan sebelum dibentuk.

"Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat Panja. Kita akan godok di internal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," ujar Meutya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, jika prajurit TNI akan bersikap atau bersifat netral pada Pemilu 2024 mendatang.

"TNI harus netral. Saya selalu sampaikan kepada jajaran kalau Pemilu ini mau damai, sejuk. Kuncinya TNI-Polri harus netral dulu," tegas Yudo.

"Kalau sudah netral, mudah untuk mengendalikan, untuk menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama dalam Pemilu ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengaku, tidak bisa melarang para purnawirawan khususnya dari TNI untuk mengikuti pesta demokrasi.

"Untuk para purnawirawan yang mengikuti partai politik maupun kontestan Pilpres ini tentunya kami juga tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya," ujar Yudo.

"Tentunya kami-kami yang masih dinas ini, tentu kami sudah bisa melihat mana tidak mudah istilahnya, kami tidak mempunyai hak untuk memilih. Artinya mereka-mereka, kami juga tidak mempunyai hak juga untuk melarang atau mengarahkan," sambungnya.

Sehingga, eks Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) ini mempersilahkan para purnawirawan atas pilihannya. Apalagi, ia menyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.

"Sehingga ya silahkan, saya yakin semuanya sudah dewasa untuk itu. Ya para senior-senior kami saya yakin sudah dewasa, senior-senior kami juga tidak akan mengajak para kami-kami yang masih dinas ini untuk ikut sana, ikut sini," ucapnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com