Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan akan tetap bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, baik dalam agenda resmi kenegaraan sebagai Ketua DPR RI maupun dalam jabatan non pemerintahan.
“Jadi sesi-sesi selanjutnya sebagai Ketua DPR dengan Presiden pasti saya akan bertemu dengan Presiden. Kalau pun nanti ada sesi yang bukan merupakan Ketua DPR dan Presiden, maksudnya sesi resmi, tentu saja akan melakukan itu (bertemu),” tutur Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga
“Buat saya silaturahmi dengan semua pihak akan menjadi sangat penting, apalagi di dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu yang akan datang,” sambungnya.
Advertisement
Menurut Puan, pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan sesi resmi sebagai Ketua DPR RI.
“Karena saya sebagai Ketua Mikta, Forum Konsultasi Mikta 5 Negara. Kemudian mengantarkan ketua parlemen yang ada di Mikta konsultasi untuk bertemu dengan Presiden RI yaitu Pak Jokowi,” jelas dia.
Tentunya sebagai pejabat negara, sambungnya, Puan harus menjalankan tugas dan fungsi yang melekat. Sebab itu, perlu ada pertemuan bersama dengan Presiden RI.
“Menjalankan sebaik-baiknya sehingga rakyat pun bisa melihat bahwa pemimpinnya dalam melaksanakan pesta demokrasi itu memang dilaksanakan dengan baik, kemudian nyaman, kemudian damai, dan tetap menjalankan tugas-tugasnya secara fungsional,” Puan menandaskan.
Hubungan Jokowi dan PDIP
Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Bambang Wiryanto alias Bambang Pacul menanggapi kabar kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu. Menurutnya, publik dapat melihat sendiri lewat dinamika politik di lapangan.
“Opo? Hubungan PDIP dengan Pak Jokowi?Saya tidak akan berkomentar, tapi dikau punya liat sendiri, yatoh,” tutur Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Menurut Bambang, kerenggangan itu dapat dilihat lewat keputusan Ketum Megawati Soekarno Putri yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara, putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari kubu kompetitor Pilpres 2024.
“Tentu ada perbedaan dalam hal ini, ada yang beda antara pak presiden tentu ada, gini loh. Normalnya kan ada cawapres putranya. Kalau PDIP kan Bu Mega keputusan kongres calonnya Pak Ganjar, kan clear kan. Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya dikau baca sendiri aja ada renggang atau enggak,” jelas dia.
Advertisement
Soal Menteri PDIP
Adapun soal menarik semua menteri PDIP dari kabinet pemerintahan Jokowi, lanjutnya, hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Menarik menteri itu kan kebijakan ketua umum. Yang saya dengar pastikan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan,” Bambang menandaskan.