Respons Puan Maharani soal Pengakuan Agus Rahardjo Diminta Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait pernyataan Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov).

Saat ditanya, Apakah DPR akan menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah menindaklanjuti dugaan intervensi hukum tersebut, Puan mengatakan pihaknya menjunjung supremasi hukum yang berlaku.

"Kami menjunjung supremasi hukum yang ada," kata Puan, saat konferensi pers, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Kendati demikian, Puan mengaku menyerahkan kepada para anggota DPR soal perlu tidaknya hak interpelasi itu digunakan.

"Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota," jelas Puan.

Dirinya selaku ketua DPR akan mencermati apakah hak interpelasi itu diperlukan atau tidak. Namun, Puan menegaskan DPR ingin supremasi hukum berjalan dengan baik.

"Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar," imbuh Puan.

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat Setnov.

Setnov kala itu menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017.

Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi dikutip dari YouTube KompasTV, Jumat (1/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," sambung Agus.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

Agus menegaskan hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Dia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK.

Agus kemudian merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com