Kapolri Hapus Sementara Tilang Manual Selama Libur Nataru

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri untuk sementara waktu meniadakan kebijakan tilang manual selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Namun, dia meminta masyarakat tetap tertib saat berkendara dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Untuk sementara kami tidak memberlakukan tilang manual. Namun harapannya masyarakat betul-betul saling menghormati, menjaga masyarakat lain yang menggunakan jalan. Sehingga keselamatan antara pengguna jalan semuanya bisa kita jaga," kata Kapolri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dia mengatakan ada 129.923 aparat gabungan TNI-Polri yang diturunkan untuk melakukan pengamanan saat Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, Listyo mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

"Kita harus melakukan pengaturan pengaturan apabila ada yang melanggar kita akan imbau, kita tegur, kita ingatkan," ujar Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi lain, Kapori menyampaikan ada 107,6 juta orang yang melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk itu, Polri akan melakukan Operasi Lilin pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

Hal ini dilakukan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan selama Natal dan Tahun Baru 2024. Total personel TNI-Polri yang diturunkan saat Nataru sebanyak 129.923 aparat.

"Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan Operasi Lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 20 Desember-2 Januari," jelas Listyo.

"Di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personel, baik Polri, TNI maupun seluruh stakeholder terkait," sambung dia.

Listyo menuturkan Polri juga akan memastikan keamanan untuk umat Nasrani yang merayakan ibadah Natal baik pada 25 Desember maupun rangkaian lainnya.

Nantinya, kata dia, personel Polri akan melakukan sterilisasi di tempat-tempat ibadah.

"Tentunya personel-personel Polri kita persiapkan, termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal," kata Kapolri.

"Dan juga tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan atau umat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah terganggu karena tidak ada tempat, maka kewajiban dari Forkompimda, pemerintah daerah untuk memfasilitasi," kata Kapolri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga terkait menyiapkan transportasi secara matang menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Pasalnya, Jokowi menyebut ada 107 juta pergerakan orang saat Natal dan Tahun Baru 2024.

"Ini rutinitas, tapi apa pun harus tetap direncanakan, harus dipersiapkan yaitu Natal dan Tahun Baru. Pak Menko ini agar disiapkan betul-betul utamanya yang berkaitan dengan transportasi," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (11/12/2023).

"Karena dari perhitungan survei terakhir, ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam Natal dan Tahun Baru," sambungnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar para menteri memperhatikan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Terlebih, saat ini harga beras dan cabai di sejumlah daerah masih tinggi.

"Berkaitan dengan stabilitas harga, utamanya harga-harga bahan pokok, saya kira yang masih tinggi itu beras, cabai. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi," jelas Jokowi.

Jokowi menemukan harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kesenjangan yang cukup tinggi. Dia mencontohkan harga cabai di Jawa mencapai Rp130.000 per kilogram, sedangkan di daerah lain hanya Rp50.000 per kilogram.

"Karena di sebuah provinsi ada harga cabai rawitnya Rp50.000, tapi di Jawa ada yang Rp110.000- Rp130.000. Tolong dilihat betul lebih detail lagi," tutur Jokowi.

Sidang kabinet paripurna ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Mulai dari, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.