Gempa Sumedang, Pemerintah Siapkan Dana Rp 500 Ribu Per Bulan untuk Korban

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan penanganan pascagempa 4,8 magnitudo di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berjalan efektif dengan memprioritaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

“Pemerintah Pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif,” kata Suharyanto di Kabupaten Sumedang, Senin (1/1/2023).

Suharyanto menjelaskan bahwa seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal itu dikarenakan tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Natal dan Tahun Baru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” katanya yang dikutip dari Antara.

Terkait penanganan darurat lanjutan pada tahap awal, Kepala BNPB meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak gempa Sumedang dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini juga membutuhkan kajian yang cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Dari pendataan itu nantinya maka dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Dana sebesar Rp500 ribu per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.

“Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan,” kata Suharyanto.

Selain itu, lanjut Suharyanto pihaknya juga akan memberikan bantuan sebesar Rp350 juta untuk dukungan operasional selama tujuh hari masa tangga darurat bencana gempa di daerah itu.

Ia menyebut dana tersebut bisa dipakai selama seminggu ke depan untuk kebutuhan makan, pendirian tempat mandi cuci kakus (MCK), dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

"Termasuk juga untuk operasional pasukan TNI-Polri, relawan, BPBD dan sebagainya. Kemudian juga perlengkapan tenda, ada makanan siap saji ada sembako dan barang-barang kebutuhan lainnya," katanya.