Jokowi Cek Stok Beras di Pasar Induk Cipinang: Pasokan Melimpah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

oleh Lizsa Egeham diperbarui 15 Feb 2024, 13:01 WIB
Diterbitkan 15 Feb 2024, 13:01 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

Jokowi pun memastikan bahwa pasokan beras di Pasar Induk Cipinang jumlahnya melihat.

"Saya datang di pasar induk beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stoknya ada. Karena dari sini di distribusikan ke ritel ke Supermarket ke daerah dari Pasar Induk Cipinang," kata Jokowi di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.

Menurut dia, kelangkaan beras yang terjadi saat ini dikarenakan hasil panen yang belum masuk ke pasaran. Selain itu, Jokowi menyebut ada masalah distribusi karena banjir di beberapa daerah.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar. Distribusi juga terganggu di urusan banjir di Demak, Gerobokan. Itu mempengaruhi," ujarnya.

Jokowi menuturkan masalah-masalah tersebut telah diselesaikan melalui pengiriman dari Bulog ke daerah mapun ke Pasar Induk Cipinang. Dia meyakini masalah kelangkaan beras akan selesai dalam satu hingga dua minggu kedepan.

"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalau panen raya datang pasti sudah," tutur Jokowi.

 

Dilambatkan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas buka suara terkait kelangkaan beras yang saat ini terjadi di sejumlah daerah. Zulkifli Hasan menjelaskan salah satu penyebab kelangkaan beras adalah masa tanam dan panen yang terlambat.

"Untuk kelangkaan beras itu memang kita lambat kan, nanamnya lambat, panennya lambat. Tapi ini sudah kita isi dengan impor yang banyak. Jadi tidak merugikan petani," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai pencoblosan dalam Pemilu 2024, di Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Tak hanya itu, penyebab lain adalah pedagang agak malas menjual beras Bulog karena berasnya bagus tetapi harganya murah, jadi keuntungannya sedikit.

"Karena untungnya sedikit hanya Rp 200. Maka subsidi untungnya sekarang dinaikkan menjadi Rp 500," jelas Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menambahkan pasokan beras sebesar 5 kg yang dikirim ke pasar memakan ongkos pengemasan Rp 210. Jika pengiriman dilakukan dalam bentuk karung, pedagang bisa melakukan pengemasan sendiri dan mendapat keuntungan lebih.

Pasar bisa packing sendiri, dapat upah lagi Rp 210, ditambah untung Rp 500. Jadi bisa untung Rp 710 kan menarik. Mudah-mudahan ini pedagang di pasar akan tertarik untuk membantu masyarakat yang kesulitan karena harga beras naik," pungkasnya.

Karena Pemilu

 Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal persoalan kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen. 

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik. 

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Kondisi ini, diperparah oleh masifnya penggunaaan beras sebagai alat kampanye pada musim pemilu serentak 2024. Antara lain pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum legislatif (Pileg) di berbagai wilayah Indonesia.

"Pesta demokrasi ini selain pilpres juga ada pilkada dan pileg yang diselenggarakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota. Hajatan besar ini tentu mengerek permintaan beras mengingat seringkali silaturahmi dan kampanye yang disertai pembagian sembako," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog diminta fokus untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Antara lain dengan membatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan.

"Jangan sampai karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog menipis akibat jor-joran bansos dan ingin menstabilkan harga yang saat ini makin mahal, jangan sampai menempuh jalur impor di awal tahun menjelang panen raya. Ini akan menjadi kesalahan besar," pungkas Eliza.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya