Kendalikan Harga Beras, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Koordinasi dengan BULOG

Liputan6.com, Jakarta Sebagai upaya mengendalikan harga beras di pasaran, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan BULOG terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerahnya masing-masing.

“Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang BULOG untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing, dan kita bantu untuk masifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera, kalau bisa mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indikator perkembangan harga pada minggu keempat Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten/kota," jelasnya.

Tomsi menyebut, setelah beras, cabai merah pun mengalami kenaikan di 241 kabupaten/kota dan minyak goreng di 220 kabupaten/kota. Dirinya mengatakan bahwa tiga komoditas tersebut memperlihatkan kenaikan harga yang cukup signifikan.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik BULOG, Epi Sulandari mengatakan, berdasarkan arahan presiden penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

"Hingga 25 Februari 2024 realisasi ini sudah mencapai 322.930 ton," katanya.

“Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari,” jelas Epi.

Ia menyebut, jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan Pemda, termasuk pengecer dan distributor.

"BULOG juga memiliki program BULOG Siaga atau Siap Jaga Harga yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen. Program ini juga bekerja sama dengan Pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur," sebut Epi.

“Setiap lokasi kita sediakan 3 sampai 4 ton beras SPHP,” imbuhnya.

(*)