Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan ke MK Pulih, Kalahkan KPK dan DPR RI

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terkini, dengan salah satunya tentang tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, institusi itu dinilai telah berhasil memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, untuk tingkat kepercayaan terhadap institusi memang sejauh ini TNI masih paling unggul dengan 93%, disusul Presiden 85 persen, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) 75 persen. Sementara, MK berada di 73%.

"Di sini, MK mulai pulih tingkat trust terhadap MK. Trust terhadap MK sempat anjlok di Oktober," tutur Burhanuddin dalam rilis survei terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pascaPilpres 2024, Minggu (21/4/2024).

Sementara itu, lanjut dia, menyusul di bawah MK ada pengadilan dengan 71%, Polri 71%, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 63%, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 56%, dan Partai Politik 51%.

"KPK masih belum pulih. Kita pernah rilis berkali-kali, bertahun-tahun, KPK adalah the second most trusted institution, biasanya hanya kalah dibanding TNI," ucap Burhanuddin.

"Tetapi beberapa waktu terakhir KPK tingkat kepercayaannya melorot ya. Agak berbeda dengan MK, MK sudah mulai pulih, KPK belum menunjukkan tanda-tanda recovery. Ini ironis," sambung dia.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 4 April sampai dengan 5 April 2024 dengan target populasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, yakni sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD), yaitu proses pembangkitan nomor telepon secara acak dan mendapatkan sebanyak 1201 responden.

Adapun margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling. Wawancara terhadap responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Sebelumnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terkini terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pascaPemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Salah satu hasilnya, masyarakat dinilai masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau kinerja Jokowi.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengawali paparan dengan hasi survei kondisi ekonomi nasional secara umum, yang menunjukkan 40,3% publik menilai kondisi ekonomi nasional buruk, sementara yang menilai baik di angka 29,6%.

"Ini memang sesuai dengan fakta saya kira, menjelang Lebaran banyak kenaikan harga. Beras, jagung, biasa jelang Lebaran supply terbatas harga naik, ya hukum ekonomi biasa," tutur Burhanuddin dalam rilis hasil survei, Minggu (21/4/2024).

Namun begitu, untuk kondisi penegakan hukum nasional, publik lebih banyak menilai baik atau positif yakni 36,5% dibandingkan yang memandang buruk alias negatif dengan 31,2 persen.

"Ada indikasi pemulihan sebenarnya, survei di Januari 2024 yang mengatakan buruk lebih banyak. Sekarang sudah berbeda, lebih banyak yang mengatakan baik," papar Burhanuddin.

Dari dua hasil survei tersebut, Indikator Politik Indonesia melanjutkan dengan pandangan responden terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas publik sebanyak 77,2% merasa puas dengan kinerja presiden, sementara 22 persen merasa kurang puas.

"77,2% ini bukan angka yang kecil ya. Di tengah banyak isu mulai dari isu ekonomi termasuk isu politik karena berpisah jalannya PDIP dengan Pak Jokowi, apprival Pak jokowi masih 77% lumayan besar. Meskipun belum sepulih seperti sebelum pilpres namun setidaknya tidak turun lagi," kata Burhanuddin.

Terhadap yang puas, mereka menilai Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada rakyat kecil, kinerja bagus, membangun infrastruktur, hingga dianggap merakyat.

"Yang menyatakan tidak puas, satu harga pokok meningkat itu yang paling tinggi. Kurang mampu memimpin, kurang berpihak kepada rakyat kecil, bantuan tidak merata. Mungkin ini nggak dapat bansos ya," Burhanuddin menandaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 4 April sampai dengan 5 April 2024 dengan target populasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, yakni sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD), yaitu proses pembangkitan nomor telepon secara acak dan mendapatkan sebanyak 1.201 responden.

Adapun margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling. Wawancara terhadap responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Gorontalo untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) pada hari ini, Minggu (21/4/2024).

Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas sekitar pukul 12.10 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Djalaluddin, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Presiden Jokowi akan menuju Kota Gorontalo. Dia akan bermalam dan melakukan sejumlah agenda kegiatan esok hari, Senin 22 April 2024.

Beberapa agenda kerja Presiden di Gorontalo yaitu meresmikan sejumlah infrastruktur seperti Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Gorontalo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.