Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP, Sekjen Hasto: Tak Ada Arahan dari DPP

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tidak memberikan arahan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk mencopot foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal foto Presiden Jokowi yang sudah tak dipasang di beberapa Kantor DPD PDIP.

"Tidak ada arahan dari DPP PDIP," kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (8/5/2024).

Dia menekankan bahwa PDIP sangat menghormati Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sehingga, tidak mungkin DPP PDIP memberikan arahan ke jajarannya untuk mencopot foto Jokowi.

"Karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wapres adalah Pak KH Ma'ruf Amin yang dihormati oleh PDIP," ucap dia.

Penyebab Foto Jokowi Dicopot

Lebih lanjut, Hasto mengaku mendapat informasi adanya pencopotan foto Presiden Jokowi di berbagai wilayah. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran banyak yang dilanggar oleh Presiden Jokowi terhadap sumpah setianya.

"Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan Konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya," ujarnya.

"Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar, dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons," kata Hasto Kristiyanto menambahkan.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kadernya. Hal itu lantaran saat Pemilu 2024, Jokowi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Senin, (22/4/2024).

Selain Jokowi, Komarudin juga menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka juga bukan lagi kader PDIP. "Gibran itu sudah bukan kader partai lagi saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu," kata Komarudin.

Presiden Jokowi pun angkat bicara soal dirinya sudah dianggap PDIP bukan bagian dari kader, usai mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Jokowi menanggapi santai dan menyampaikan terima kasih.

"Ya, terima kasih," ucap Jokowi singkat sembari tersenyum, saat ditemui di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal banyaknya pengurus ranting dan cabang di daerah yang mengirim pesan penolakan atas wacana pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo alis Jokowi. Para pengurus PDIP di daerah tidak ingin Megawati bertemu dengan Jokowi.

"Banyak pengurus ranting yang meminta agar tolong jangan dilakukan (pertemuan Megawati dengan Jokowi). Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDIP karena ada emotional bonding. Inilah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Selain itu, Hasto juga menyampaikan bahwa kunci utama PDIP menghadapi pilkada 2024 adalah soliditas dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku sahabat PDIP tapi ternyata pengkhianat.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat memberikan pengarahan di Rapat Konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2024). Kata Hasto, PDIP akan move on dan melangkah ke depan.

"Partai move on, tetap bergerak ke depan. Partai menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan pilkada serentak," kata Hasto.

Sekjen PDIP itu mengingatkan, seluruh jajaran partai dan para elite PDIP harus solid. Dalam konteks itu, Hasto menegaskan, jangan sampai ada lagi pihak yang mengaku sahabat tetapi sebenarnya adalah pengkhianat.

"Karena ini ada yang mengaku sahabat tapi malah mendemo kantor partai. Itu pengkhianat, bukan sahabat!" tegas Hasto.

Hasto mengingatkan bahwa akan ada beberapa proyek-proyek politik yang mencoba membelah soliditas PDIP melalui politik devide et impera.

"Dalam pilkada pasti ada yang namanya vested interest, ada kepentingan-kepentingan, bahkan kadang kepentingan orang per orang. Maka akan ada upaya bagaimana mengganggu soliditas PDIP," ujar Hasto.