Heru Budi Ajak Daerah Lain Bangun Sekolah Berkualitas Setara Jakarta

Pasalnya, kata Heru banyak warga domisili luar Jakarta yang menitipkan anaknya masuk sekolah negeri di Jakarta. Warga, ujar Heru sampai menumpangkan anaknya ke Kartu Keluarga (KK) kerabat yang tinggal di Jakarta.

oleh Winda Nelfira diperbarui 05 Jul 2024, 14:57 WIB
Diterbitkan 05 Jul 2024, 14:57 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik diresmikannya Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin pagi (31/7/2023). Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemerintah daerah di luar DKI Jakarta agar membangun sekolah berkualitas setara sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.

Heru menyatakan hal tersebut demi meratanya kualitas pendidikan yang diperoleh peserta didik di seluruh wilayah di Indonesia.

Pasalnya, kata Heru banyak warga domisili luar Jakarta yang menitipkan anaknya masuk sekolah negeri di Jakarta. Warga, ujar Heru sampai menumpangkan anaknya ke Kartu Keluarga (KK) kerabat yang tinggal di Jakarta.

"Kalaupun mindah data itu hak asasi warga negara, ada perpindahan, ada anaknya yang dititipin ke omnya di Jakarta, ada anak yang dititipin ke tantenya masukin ke KK-nya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di Jakarta," kata Heru.

Oleh sebab itu, dia mengajak pemerintah daerah luar Jakarta agar membangun sekolah berkualitas supaya orang tua tak jauh-jauh menyekolahkan anaknya ke Jakarta. Pesan itu, ia sampaikan ke calon kepala daerah yang nanti terpilih dalam Pilkada 2024.

"Maka saya titip nanti kepada bupati, wali kota yang terpilih. Titip kepada pemerintahan pusat, bangun dong sekolah yang bagus di sekitar sana sehingga mereka tidak mencari pendidikan yang berkualitas di Jakarta," jelas Heru.

Heru meyakini persoalan menumpang KK oleh warga yang tinggal luar domisili khususnya Bodetabek bakal teratasi, jika kualitas sekolah di luar Jakarta merata atau setara Jakarta.

"Mereka yang pindah ke Jakarta, nitip anak-anaknya itu, ya ingin mendapatkan kualitas, maka sebenarnya gampang saja, Bekasi misalnya lima, enam SD yang bagus, SMP dan SMA bangun kualitas bagus, Tangerang gitu, cukup mungkin tahun 2025, 5,5,5 tahun 2026 bangun lagi, bisa," kata dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Perbaiki Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Tak hanya fasilitas pendidikan, Heru juga ingin kepala daerah turut memperbaiki fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Sebab, banyak dijumpai warga luar Jakarta yang memilih berobat di RSUD milik Jakarta.

"Saya minta teman-teman di kabupaten kota, di sekitar Jakarta hanya dua saya minta, fasilitas pendidikan yang baik, dan fasilitas kesehatan yang baik. Kesehatan juga tidak selesai, banyak yang berobat di RSUD DKI Jakarta," kata Heru

"Itu adalah hak hak warga negara yang harus di fasilitasi, saya tidak bisa melarang itu, tetapi tadi kota kolaborasi, kota sekitarnya harus sama-sama, menteri pendidikan, kementerian dalam negeri juga harus memerintahkan kepada kepala daerahnya untuk bangun SD Negeri berkualitas yang setara dengan Jakarta," tandasnya.


Banyak Pendatang Masuk DKI, Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melaksanakan sholat Idul Adha bersama pejabat DKI Jakarta di Masjid Fatahillah Balai Kota, Kamis (29/6/2023).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melaksanakan sholat Idul Adha bersama pejabat DKI Jakarta di Masjid Fatahillah Balai Kota, Kamis (29/6/2023). (Merdeka.com/ Rahmat Baihaqi)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal keluhan warga mengenai zonasi dan kurangnya kuota bangku sekolah di wilayah DKI Jakarta.

Menurut Heru, permasalahan kurangnya kuota bangku sekolah negeri di Jakarta bakal terus terjadi, mengingat banyaknya pendatang yang setiap tahun masuk DKI Jakarta.

"Saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," kata Heru kepada wartawan di Grand Hyatt, Kamis 4 Juli 2024.

Heru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta untuk memudahkan setiap siswa bisa masuk sekolah negeri.

"Kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta, itu problem," kata Heru.


Tak Bisa Larang Warga di Luar Daerah Sekolahkan Anaknya di Jakarta

Meski begitu, di sisi lain Heru tidak bisa melarang warga luar daerah untuk menyekolahkan anaknya di Jakarta.

"Sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah dimana saja," ucap Heru.

Atas permasalahan ini, Heru menyebut pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama anggota dewan di DPRD DKI Jakarta tengah berupaya menggandeng sekolah swasta.

"Kami Pemda DKI dengan DPRD akan berpikir bebas (biaya,) sekolah gratis. Kan dengan hingar bingar KJP segala macem ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta (agar) sekolah gratis, itu sedang dibahas," kata Heru.

Infografis Ragam Tanggapan Permasalahan PPDB Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ragam Tanggapan Permasalahan PPDB Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya