Gugus Tugas Ungkap 2 Arahan Prabowo soal Makan Bergizi Gratis, Bantah Anggaran Rp7.500 per Porsi

Liputan6.com, Jakarta - Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran menepis kabar bahwa alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis telah diturunkan menjadi Rp7.500 per porsi. Angka tersebut dianggap spekulatif dan belum bisa dijadikan acuan yang valid di masa mendatang.

"Kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait isu yang berkembang, dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran. Tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp7.500, tiba-tiba sudah ada angka begitu. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu," ujar Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Hasan menjelaskan bahwa anggaran keseluruhan untuk program makan bergizi gratis diperkirakan sekitar Rp71 triliun. Hal inilah yang menjadi satu-satunya kesimpulan dari upaya realisasi rencana tersebut.

"Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp71 triliun, pesan Pak Prabowo Subianto itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Pak Presiden Terpilih ya, Pak Prabowo. Pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Nah ini syarat pertama, jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Dan yang kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya, karena kan anggaran yang tersedia itu Rp71 triliun. Jadi, nanti dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya," jelas dia.

Oleh karena itu, lanjut Hasan, semua proses riset, kajian, dan proyek percontohan akan mengikuti dua arahan dari Prabowo Subianto tersebut. Saat ini, tim pakar masih menjalankan semua itu secara paralel.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending apa saja temuannya, apa yang diperbaiki yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan. Tapi ini masih berjalan. Jadi kalau itu belum berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk soal harga. Ini yang perlu kita tekankan," tuturnya.

Lebih lanjut, seluruh formula hasil dari pilot projek tentunya akan menjadi kesimpulan yang mencakup dua pesan penting Prabowo Subianto, yakni ketercukupan gizi dan banyak penerima manfaat.

"Kami merasa tidak tepat rasanya ketika proses sedang berjalan. Kita masih mencari bentuk formula, mencari segala macamnya untuk menentukan produk terbaik. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, jadi ini dipersiapkan sebaik mungkin. Namun, di tengah proses ini muncul isu-isu seperti Rp7.500, itu kan menurut spekulasi," ucap Hasan.

Baginya, isu tersebut seperti upaya memaksakan ide ataupun masukan dari berbagai pihak, yang harapannya dapat menjadi pegangan untuk kajian program makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan cara kerjanya tidak akan seperti itu.

"Kalau punya ide dan masukan silakan, tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain Rp71 triliun. Jadi saya harap ke depan itu nanti tidak berkembang spekulasi dan yang jadi pegangan adalah dari tim resmi, apakah itu pakar dan tim sinkronisasi. Termasuk soal Harga, menurut saya itu masih jauh, karena prosesnya masih berlangsung," Hasan menandaskan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan terkait anggaran makan gratis turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tapi insyaallah berapa pun nilainya, yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," kata Muhadjir, Kamis (18/7/2024).

Dia menambahkan, kebijakan ini juga masih mempertimbangkan saran dari berbagai pihak terkait.

Muhadjir Effendy meminta program makan bergizi gratis ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

"Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

"Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024)," ujar Menkeu.