Kabinet Prabowo Cita Rasa Jokowi, Pisau Bermata Dua?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 dan 15 Oktober 2024. Pada periode pemanggilan pertama, ada sekitar 49 orang. Sementara peride kedua memanggil sekitar 58 orang. 

Beberapa orang yang dipanggil merupakan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal ini, Executive Director at Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan situasi ini tak menutup kemungkinan Jokowi dapat mengintervensi pemerintahan Prabowo. 

"Jokowi sangat mungkin lakukan intervensi pada pemerintahan Prabowo, terlebih mendekati masa pelantikan kedua intensitas bertemu," kata Dedi kepada Liputan6.com. 

Ia juga menyayangkan muncul lagi nama-nama seperti Sakti Wahyu Trenggono. Ia dinilai tidak memiliki performa yang baik. Saat ini Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Ini cukup disayangkan karena keduanya tidak perform dengan baik," kata dia.

Kondisi ini, kata Dedi akan merugikan Prabowo di pemerintahan mendatang. "Kepercayaan publik sulit terbangun dengan kabinet di isi oleh tokoh yang terbukti tidak miliki kapasitas dengan baik," ujarnya.

Ia menilai banyaknya menteri Jokowi yang dipilih Prabowo menandakan kentalnya politik hutang budi. 

"Prabowo merasa perlu mengakomodir kepentingan Jokowi karena dianggap punya andil dalam pemenangan, tidak dapat dipungkiri Jokowi banyak ambil kebijakan di masa pilpres yang untungkan Prabowo, termasuk mengupayakan Gibran sebagai wakilnya. Jadi, ini murni soal balas jasa," kata Dedi.

Pisau Bermata Dua

Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai banyaknya menteri-menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo layaknya pisau bermata dua, memiliki dampak positif dan negatif.

“Ya untungnya ya tentu mereka sudah terbiasa melaksanakan fungsi dan tugas kementerian tertentu ya. Sehingga mereka ketika nanti menjaga kembali, mereka tidak perlu lagi menyesuaikan diri karena biasanya penyesuaian diri itu perlu proses minimal ya 3-6 bulan. Jadi kalau mereka itu sudah pernah menjadi menteri, diharapkan mereka bisa lantas terbang bekerja sesuai fungsi dan tugasnya,” kata Jamiluddin kepada Liputan6.com, Selasa (15/10/2024).

Jamiluddin pun mengungkap beberapa menteri yang memiliki kompetensi serta pengalaman yang baik. Diantaranya Sri Mulyani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Rahmat Pambudi.

"Tentu kita yakin dengan kompetensinya. Begitu juga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hanya beberapa lama di pos pertanahan sudah menunjukkan kinerja yang baik. Pak Rahmat Pambudi, kita tahu dia memang dari dulu ahli pangan dan dia dari IPB dan juga dia dosen yang saya yakin orang yang sangat punya kompetensi di bidangnya,” ucapnya.

Sementara dampak negatifnya ada beberapa menteri yang memiliki kinerja kurang baik ikut dipilih kembali karena kedekatannya dengan Jokowi. Sehingga Jamiluddin khawatir justru akan merugikan Prabowo ke depan. 

Selain itu, dengan banyaknya 'orang-orang' Jokowi ini memungkinkan ada dua nakhoda dalam suatu kepemimpinan. 

“Satu sisi mereka akan loyal ke Prabowo tapi loyalnya tidak tunggal. Nah bisa jadi juga loyal mereka ke Jokowi dan ini akan tidak baik untuk kepemimpinan Prabowo. Jadi kalau ada dua nahkoda di mata menteri, tentu nanti mereka bisa saja berkonsultasi selain kepada Prabowo tapi juga kepada Jokowi. Kalau paradigmanya itu mereka sama tentu tidak ada masalah tapi kalau ini konteksnya pada loyalitas ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo,” yakin Jamiluddin.

Sementara Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan bergabungnya menteri Jokowi ke Kabinet Prabowo memberikan keuntungan strategis, dengan harapan mereka dapat mempercepat proses akselerasi misi-misi dan janji politik Prabowo ke depannya. 

“Ini diharapkan proses bagaimana mengakselerasikan misi-misi dan janji politik Prabowo ke depan,” ucap Adi kepada Liputan6.com.

Adi menilai bahwa bergabungnya menteri-menteri dari era Jokowi ke kabinet Prabowo juga memiliki kerugian, karena  dinilai menghambat lahirnya pembaruan politik yang diperlukan.

“Ya tidak ada pembaruan-pembaruan secara politik, artinya apa? ya menterinya kan orangnya itu-itu saja,” tegas Adi

Adi menyatakan bahwa dengan bergabungnya menteri-menteri dari era Jokowi ke dalam kabinet Prabowo, mereka diharapkan akan mendukung dan berkomitmen sepenuhnya kepada arah kebijakan Prabowo.

“Ketika para menteri ini sudah menjadi bagian dari Prabowo Subianto, ya saya kira memang mereka ini tegak lurusnya kepada Prabowo bukan lagi kepada Jokowi,” ujar Adi.

“Saya yakin bahwa menteri yang sudah dipercaya kembali jadi Menteri oleh Prabowo ini, pasti tegak lurusnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih,” sambung Adi.

Mencerminkan Keberlanjutan

Presiden Jokowi menilai dengan banyaknya menteri Kabinet Indonesia Maju di Kabinet Prabowo-Gibran, maka mencerminkan keberlanjutan. 

"Memang hampir tim ekonomi yang ada memang. Ya itu yang namanya keberlanjutan ya itu," ujar Jokowi di Aceh, Selasa (15/10/2024).

Jokowi juga memastikan bahwa Prabowo pasti sudah mempertimbangkan matang untuk memilih menteri yang berasal dari kabinet Indonesia Maju. Prabowo juga pasti sudah berinteraksi dengan para menteri dan menyeleksinya.

"Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh bapak Prabowo Subianto itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul dan berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa pemilihan para calon menteri di pemerintahan selanjutnya merupakan hak prerogatif dari Prabowo. Sehingga ia pun menghargai keputusan tersebut.

"Yang pertama itu adalah hak prerogatif presiden terpilih bapak presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih kita semuanya menghargai," ujarnya.

Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mengatakan dengan melihat calon menteri yang dipanggil Prabowo itu sangat terlihat nuansa akomodatif dibanding keinginan membentuk kabinet zaken. 

"Tidak ada yang istimewa, melihat daftar tokoh yang datang ke rumah Prabowo, lebih kental nuansa akomodatif dibanding seleksi untuk mengambil tokoh dengan kualitas yang baik," kata dia.

Jika Prabowo serius ingin mewujudkan kabinet zaken, kata Dedi, bisa meniru Singapura. Di mana zaken kabinet tidak harus dikotomi kader parpol atau bukan, tetapi mengacu pada profesionalisme tokoh. Baik dari sisi kapasitas maupun integritas yang dibuktikan dengan relasi politik mereka.

"Di Singapura, anggota kabinet lebih banyak dari elit parpol, tetapi begitu mendapat mandat sebagai menteri, sikap dan keputusan mereka seolah tidak mengenal parpol, sikap semacam ini yang diperlukan untuk mendefinisikan zaken kabinet," tandasnya.

Sementara Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga melihat fenomena pemilihan calon menteri ini membuat ragu akan terbentuknya zaken kabinet. Sebab justru cenderung menganut akomodasi politik. Dia menjelaskan sistem pemerintahan Prabowo termasuk kedalam politik merangkul yaitu terjalin harmonis dan tidak ada konflik. Namun ini justru berbahaya.

“Dalam dunia politik terlalu harmonis juga sangat berbahaya ya, karena terlalu harmonis justru pengawasan tidak ada. Kalau pengawasan tidak ada ya sebagaimana umumnya manusia itu kerap justru masuk jurang ya dan itu membahayakan buat Pak Prabowo sendiri,” jelasnya.

“Jadi kalau saya melihat memang politik akomodasi di satu sisi positif tapi di sisi lain ini seperti pisau bermata dua ya. Bisa nanti suatu saat justru itu mengiring Pak Prabowo ke jurang karena tidak ada yang mengingatkan dia. Semuanya ingin dirangkul sehingga tidak ada lagi oposisi. Dan ini juga menjadi aneh, kita sebagai negara demokrasi tidak ada oposisi. Ini tentu kasus tersendiri di dunia ya, negara demokrasi dan tidak ada oposisi begitu,” tutupnya.

Senior Analyst Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menjelaskan stabilitas politik dan keamanan menjadi salah satu sentimen positif untuk pasar modal Indonesia, terutama untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

"Kalau misalkan kita melihat dari dinamika potensi pelantikan menteri nantinya di Kabinet Prabowo, sudah ada nomenklatur yang jelas, sudah mulai jelas beberapa elite politik diundang oleh Pak Prabowo,” kata Nafan kepada Liputan6.com, Selasa (15/10/2024). 

Nafan menilai sejauh ini, sosok yang telah muncul adalah sosok yang profesional baik di bidang akademisi, politik, PNS, di bidang kementerian, dan profesional di bidang TNI Polri. 

Menurut dia, hal ini sangat penting agar stabilitas politik dan keamanan terus terjaga serta mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil ke depan. 

"Sehingga bisa memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, itu yang memang selalu disenangi oleh investor tentunya," ujar dia Nafan. 

Salah satu sosok yang diundang oleh Prabowo adalah Sri Mulyani yang saat ini masih menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut Nafan, ini memberikan sinyal dan harapan kuat, Sri Mulyani akan kembali menjadi Menteri Keuangan.

"Beliau ini merupakan figur yang paling yang benar-benar memiliki integritas yang kuat ya dan juga memiliki kompetensi yang kuat. Dia memiliki kompetensi kuat di bidang keuangan dan ini bukan hanya di kalangan nasional saja namun juga di kalangan internasional,” ujar Nafan. 

Nafan menyebut Sri Mulyani jadi salah satu figur yang tetap untuk menempati posisi Menteri Keuangan karena kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi Hal ini menurut Nafan, termasuk salah satu katalis positif untuk kondisi pasar saat ini.

Hal ini dapat dilihat dari laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan Selasa (15/10/2024). IHSG menguat ini usai Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri, dan salah satunya dikabarkan Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan.

Selain itu, penguatan IHSG setelah rilis data neraca perdagangan Januari-Agustus 2024 yang catatkan surplus.

Mengutip data RTI, pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG naik 0,58 persen ke posisi 7.603,86. Penguatan IHSG ini berlanjut pada penutupan perdagangan sebelumnya di 7.559,65.

Indeks LQ45 bertambah 0,74 persen ke posisi 944,71. Sebagian besar indeks saham acuan menghijau. Pada sesi I, IHSG berada di level tertinggi 7.625,58 dan level terendah 7.573,45. Sebanyak 282 saham menguat sehingga angkat IHSG. 239 saham melemah dan 268 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan 753.962 kali dengan volume perdagangan 14,1 miliar saham. Nilai transaksi harian Rp 5,5 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.554.

Mayoritas sektor saham menghijau kecuali sektor saham energi turun 0,15 persen, sektor saham properti melemah 0,20 persen dan sektor saham infrastruktur terpangkas 0,04 persen.

Sementara itu, sektor saham basic naik 1,14 persen, sektor saham industri mendaki 0,58 persen dan sektor saham consumer nonsiklikal menguat 1,05 persen.

Selain itu, sektor saham consumer siklikal bertambah 0,26 persen, sektor saham kesehatan mendaki 1,18 persen. Lalu sektor saham keuangan melesat 0,30 persen, sektor saham teknologi mendaki 0,08 persen dan sektor saham transportasi menguat 0,11 persen.

Pada Senin, 14 Oktober 2024, Prabowo memanggil 49 orang. Mereka adalah:

1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi

2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono

3. Pengusaha dan Komisaris PT Teladan Prima Agro, Widiyanti Putri Wardhana

4. Pegiat HAM, Natalius Pigai

5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Politikus Golkar, Nusron Wahid

8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf

9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait

10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding

11. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji

12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya

13. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi

14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono

15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

16. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan

17. Akademisi, Satryo Soemantri Brodjonegoro

18.Akademisi, Yassierli

19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

20. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto

24. Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni

25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno

27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk

28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman

29. ⁠Politikus Golkar, Maman Abdurrahman

30. ⁠Akademisi Prof Rachmat Pambudy

31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso

32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

33. Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen PUPR Raden Dodi Priyono

34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq

35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

36. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar

37. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman

38. Menteri BUMN, Erick Thohir

39. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo

40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

41. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

43. Pengusaha dan Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan

44. Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi

45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas

46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto

47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani

48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra

49. ⁠Politikus Golkar, Meutya Hafid.

Kemudian pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabowo memanggil 58 orang. Mereka adalah:

50. Politikus PAN, Viva Yoga

51. Politikus Partai Gelora Anis Matta

52. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Zulfikar A. Tawalla

53. Politikus PSI Isyana Bagoes Oka

54. Politikus PAN Bima Arya

55. Politikus Gerindra Budiman Sudjatmiko

56. Politikus Golkar Chrstiana Aryani

57. Mantan Staf Khusus Jokowi Aminnudin Maruf

58. Wamen BUMN, Kartika Wiroatmojo

59. Profesional, Dony Oskaria

60. Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York, Arrmanatha Nasir

61. Relawan Prabowo Immanuel Ebenezer

62. Politikus Gerindra yang juga Wamenkominfo Angga Raka

63. Politikus Geloira Fahri Hamzah

64. Pengusaha, Todo Tua Pasaribu

65. Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung

66. Politikus Demokrat, Ossy Dermawan

67. Politikus Gerindra Muhammad Syafii

68. Wamenkominfo, Nezar Patria

69. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti

70. Komisaris LEN Helfi Yuni Moraza

71. Politikus PSI Giring

72. Purnawirawan Polri, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto

73. KSP, Juri Ardiantoro

74. Wamenaker Afriansyah Noor

75. Dirjen Imigrasi Silmy Karim 

76. Profesor Laboratorium Otak dan Kecerdasan Tsinghua Stella Christie

77. Mantan KSAD Dudung Abdurachman

78. Ketum Projo Budi Arie 

79. Pengacara Otto Hasibuan 

80. Komisaris PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) Diaz Hendropriyono

81. Politikus Gerindra Ferry Juliantono

82. Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono

83. Mantan Atlet Taufik Hidayat

84. Waketum Persis Atip latiful Hayat

85. Jubir Menhan Dahnil Azhar Simanjutak 

86. Politikus PKB Faisol Riza 

87. Politikus Gerindra A Riza Patria 

88. Wamenkumham Eddy Hiraji 

89. Purnawirawan TNI Didit Herdiawan

90. Stafsus Kemenhan Bambang Eko

91. Politikus Golkar Diah Roro Esti

92. KSP Mugianto 

93. Politikus Golkar Lodewijk F Paulus

94. Artis Raffi Ahmad 

95. Gus Miftah

96. Politikus PPP Mardiono 

97. Politikus Garuda Ahmad Rida Sahbana 

98. Kabaintelkam Suntana

99. Relawan Prabowo Haikal Hasan Baras

100. Politikus Gerindra Irfan Yusuf

101. Wamenkeu Suhaisil Nazara

102. Wamenkeu Thomas Djiwandono

103. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Fazar Riza Ulhaq 

104. Artis Yovie Widianto (Artis)

105. Kepala PCO Hasan Nasbi

106. Wamenkeu Anggito Abimanyu