Anggota Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nazaruddin Dek Gam ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.

"Nanti kami akan gaspol lakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR," kata Nazaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10/2024).

Nazaruddin mengatakan, ada dua hal yang menjadi prioritasnya dalam mengemban tugas sebagai Ketua MKD. Pertama, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat laporan atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara hati-hati, profesional dan serius," kata Nazaruddin.

Ia juga berjanji akan menjatuhkan sanksi yang sesuai ketentuan jika menemukan bukti pelanggaran dari anggota dewan. Sebaliknya, kata dia, jika tidak tidak terbukti maka MKD DPR akan melakukan melakukan segala upaya untuk memulihkan nama baik anggota DPR sebagai terlapor.

"Jika terjadi pelanggaran maka kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, tapi jika tidak terbukti terjadi pelanggaran maka kami akan merehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan," kata Nazaruddin.

Dia melanjutkan, prioritas kedua ialah mengingatkan kepada seluruh fraksi agar menertibkan anggotanya. Khususnya, terkait tingkat kehadiran dalam rapat rapat di DPR.

"Kami menargetkan tingkat kehadiran anggota DPR meningkat daripada periode sebelumnya," ucap Nazaruddin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2024-2025. Paripurna ini digelar untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029.

Totalnya ada 17 AKD yang meliputi 13 Komisi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Legislatif, dan Badan Aspirasi Masyarakat.

Setiap AKD berisi minimal 41 serta maksimal 49 anggota.

“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dewan kompak.

Adapun komposisi pimpinan komisi di DPR paling banyak diisi oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Berikut adalah susunan pimpinan komisi DPR dan mitra kerjanya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka:

Komisi I

Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Ketua: Gerindra

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, PKB

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV

Ketua: Gerindra

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKS, PAN

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V

Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

Ketua: PKB

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PAN

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII

Ketua: PAN

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII

Ketua: PKB

Wakil Ketua: PKS, Gerindra, Golkar, PDIP

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja:

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PKB, Gerindra, Golkar, PDIP

Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra kerja:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Penempatan Migran
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)8. Badan Gizi Nasional

Komisi X

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, PKB, PKS

Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset

Mitra kerja:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PKB

Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra kerja:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PAN

Ruang lingkup: Energi

Mitra kerja:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat

Ruang lingkup: Reformasi, regulasi, dan HAM

Mitra kerja: hukum dan HAM

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

Ketua: PDIP

Wakil: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB

Mitra kerja:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

BAKN

Ketua: PDIP

Wakil: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrar

BURT

Ketua: Demokrat

Wakil: PAN, Gerindra, Golkar, PDIP

BKSAP

Ketua: PKS

Wakil: Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP

MKD

Ketua: PAN

Wakil: PDIP, Golkar, Gerindra, PKS

Baleg

Ketua: Gerindra

Wakil: PDIP, Golkar, NasDem, PKB

Badan Aspirasi Masyarakat

Ketua: PKS

Wakil: PDIP, Golkar, PKB, Demokrat

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com