Ketua Komisi VII DPR: Rencana Prabowo Selamatkan Sritex Perlu Didukung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pihaknya mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex yang tengah pailit. Sebab kalau kebijakan tersebut tidak diambil, maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat. 

“Kalau Sritex tidak diselamatkan, dipastikan akan ada dampak ekonomi di tengah masyarakat. Untuk melahirkan industri besar seperti Sritex, tentu tidak mudah. Dibutuhkan modal besar, jaringan, pengalaman, dan SDM yang kuat. Karena itu, Presiden Prabowo perlu didukung oleh semua pihak untuk menyelamatkan Sritex,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Karena ini adalah urusan bisnis, kata Shaleh, maka ada keterkaitan dengan banyak pihak. Semua persoalan secara perlahan perlu diselesaikan. 

“Sementara itu, perusahaan diharapkan tetap beroperasi. Pemerintah harus memberikan kelonggaran sehingga mereka tetap produktif dan para pekerjanya tidak dirumahkan,” ujar dia.

Menurut politikus PAN ini, hal penting yang perlu dicatat adalah agar semua pihak mampu menahan diri. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuduh satu pihak atau satu aturan tertentu yang menyebabkan Sritex pailit.

"Yang perlu dicari adalah dukungan dan solusi dari seluruh pihak. Jangan saling menyalahkan. Hindari narasi yang membuat pihak lain tersinggung" ucap Saleh.

Dalam rangka upaya penyelamatan PT Sritex, Saleh menyebut Komisi VII DPR RI akan melaksanakan kunjungan spesifik langsung ke sana. Anggota komisi VII DPR diharapkan dapat melihat, mendengar, dan menerima masukan langsung dari para pekerja dan pihak perusahaan. 

"Selain itu, komisi VII DPR RI juga akan menggelar rapat dengan pihak pemerintah, pihak perusahaan, dan pihak terkait. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Sritex. DPR RI tentu akan mengawal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.  

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu.

"Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024). 

Diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Saat ini Sritex tengah mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan harapan putusan MA bisa membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Puan berharap Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

“Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” kata dia.

Puan meminta  50.000 karyawan dijamin agar tidak terkena badai PHK massal karena Sritex pailit.

“Penyelamatan karyawan ini termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah buat mereka terjamin,” jelas Puan.

“Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” lanjutnya.

Puan pun mengingatkan, potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

“Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit. Karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif.

Hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan. 

“Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” tegas Puan.