Waspada Efek Domino Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengupayakan efisiensi anggaran demi memastikan setiap rupiah dari belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas serta kegiatan seremonial kementerian dan lembaga yang dianggap kurang esensial.

Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam menyediakan makanan bagi rakyat dan anak-anak Indonesia.

“Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat,” ujar Prabowo dalam acara Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Fokus pada Perbaikan Sekolah

Selain untuk ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga ingin mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, namun anggaran yang tersedia baru mampu memperbaiki sekitar 20.000 sekolah per tahun. Dengan kondisi ini, perbaikan seluruh sekolah akan membutuhkan waktu puluhan tahun jika tidak ada kebijakan efisiensi anggaran yang lebih ketat.

“Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah, tapi anggaran perbaikannya hanya cukup untuk 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau menyelesaikan ini?” tambahnya.

Salah satu efisiensi anggaran itu dengan melarang pejabat kementerian/lembaga sebaiknya tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama lima tahun ke depan jika tidak ada urgensi yang jelas.

“Enggak usah ke luar negeri, kalau perlu lima tahun enggak usah ke luar negeri. Yang perlu ke luar negeri hanya yang memang ada tugas penting,” tegasnya.

Namun, Prabowo menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri tetap diizinkan untuk keperluan pendidikan dan misi diplomatik yang penting bagi kepentingan negara.

“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh. Jangan perjalanan yang hanya untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil.

"Ada yang melawan saya ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo Subianto.

Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," jelasnya.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini merupakan langkah tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

"Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat” ujar Arlan.

Tak hanya itu, Arlan juga meyakini alokasi anggaran tersebut bakal dinikmati langsung masyarakat.

"Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang sifatnya lebih bersifat seremonial.

"Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut," katanya.

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, menilai kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Jika jumlah uang beredar kecil, maka proyek-proyek pembangunan bisa terhambat, dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Ihsan seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang 2024 hanya tumbuh sebesar 5,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen.

Ihsan menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran akan sangat terasa di daerah yang bergantung pada sektor Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Nusa Tenggara Barat, misalnya, menjadi salah satu tujuan utama kegiatan MICE dari berbagai kementerian dan lembaga. Jika anggaran dipangkas, jumlah kunjungan ke hotel, restoran, dan destinasi wisata bisa menurun drastis.

"Ada daerah yang rentan dan ada yang lebih kuat menghadapi pemangkasan ini. Kita harus melihat dampaknya dengan bijaksana," kata Ihsan.

Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama bagi wilayah timur Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, anggaran transfer ke daerah akan dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.

Lebih lanjut, Ihsan mengakui bahwa efisiensi anggaran sebenarnya dapat memperkuat kondisi fiskal negara, yang saat ini membutuhkan dana besar untuk berbagai proyek pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini harus diperhitungkan secara serius.

"Di satu sisi, kebijakan ini memang bagus karena bisa memperkuat keuangan negara ke depan. Tetapi, dampak negatif terhadap daerah juga harus diperhatikan. Belanja pemerintah masih menjadi faktor dominan dalam mendongkrak perekonomian daerah," pungkasnya.