Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Ditunda, DPR: Beri Kesempatan Kementerian Bahas Internal Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyebut penundaan rapat karena kementerian ingin membahas di internal terlebih dahulu.

“Beberapa kementerian memang memberi kesempatan mereka untuk membahas internal sampai beres, baru dipaparkan ke DPR,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, pembahasan efisiensi anggaran serius sehingga harus lebih hati-hati dalam pembahasan. “Mungkin karena cukup serius ya, jadinya enggak bisa sembarangan,” kata dia.

Menurutnya, penundaan rapat terjadi di seluruh Komisi. “Semua komisi kayanya ya. Ini saya baru dateng, saya cek dulu,” pungkasnya.

Diketahui,Berdasarkan surat edaran DPR yang beredar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menandatangani surat yang berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025. 

Berikut isi surat tersebut: 

Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan efisiensi anggaran terjadi bukan hanya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetapi juga proyek lain.

"Kan beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan," kata Dody Hanggodo dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran di sana-sini.

"Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu," katanya.

Oleh karena itu, dikatakannya, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada IKN tetapi juga proyek lain.

"Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dody mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN tahun 2025. Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, ada pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun. Akibat pemangkasan anggaran tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pun tersendat. 

Dody Hanggodo menjelaskan, sampai saat ini Kementerian PU masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

Sementara itu, Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

Sebelumnya pada Raker bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.

Saat ini, Dody mengatakan pihaknya akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

“Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar dia.