Soal Kebijakan Pemangkasan Anggaran, Pengamat Ekonomi: Pemerintah Harus Cermat

Liputan6.com, Yogyakarta - Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran yang dapat mempengaruhi pada beberapa program kerja, sehingga jika tidak dilakukan secara cermat akan berdampak pada ekonomi nasional terutama menurunkan daya beli masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah harus melihat dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2/2025).

Ekonom UGM menilai tidak hanya memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga terasa. Menurutnya pemangkasan anggaran tidak menyasar pada target utama seperti program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Akbar mengatakan bahwa langkah pemangkasan anggaran ini berisiko terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. maka, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemangkasan anggaran era pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memang suatu urgensi yang harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemangkasan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang maka harus cermat dan teliti dalam menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran ini. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.