Efisiensi Dinilai Cara Prabowo Ubah Mindset Tutup Defisit Ketimbang Berhutang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari pertama masa kerjanya. Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti menilai mulai tampak upaya keras mengubah pola pikir dan kebiasaan lama yang korup dan bergantung pada utang.

“Saya memandang kebijakan Presiden Prabowo menutup defisit bukan dengan utang, tetapi dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan, adalah pola pikir dan kebiasaan baru dalam pengelolaan negara,” kata Haris dalam keterangan diterima, Selasa (11/2/2025).

Haris mengatakan, bisa saja Presiden Prabowo tidak melakukan efisiensi, penghematan, dan pemotongan anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp306 triliun. Namun hal itu bisa terjadi jika menggunakan pola pikir dan kebiasaan lama.

“Tinggal kita ajukan utang lagi untuk membiayai program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.Jika diperhatikan, kita menumpuk utang untuk kegiatan yang tidak produktif. Saya menyebutnya sebagai kegiatan ekonomi omong kosong,” kritik dia.

“Bayangkan, kita berutang untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dan acara-acara seremonial, seminar, FGD, dan lain-lain. Bahkan, kita ber hutang untuk menutup devisit akibat kebocoran dan korupsi,” imbuh dia.

Haris menyarankan, semestinya utang dikelola untuk kebijakan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketika Presiden Prabowo mengubah haluan yang tidak bergantung pada utang, maka konsekuensinya pemerintah harus menutup defisit anggaran dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan.

“Saya memandang switching anggaran Rp306 triliun dari kegiatan yang tidak produktif kepada kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat adalah sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara,” jelas Haris.

“Napas dari seluruh kebijakan efisiensi, penghematan, pencegahan kebocoran dan korupsi, serta tidak bergantung pada utang dan impor, diorientasikan semata-mata untuk kepedulian dan perlindungan kepada rakyat,” imbuhya menandasi.