Pangkas Anggaran Rp201 M, KPK Klaim Sudah Efisien Karena Pejabat dan Pegawai Tak Punya Fasilitas Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono memaparkan, efisiensi yang dilakukan lembaganya pada tahun anggaran 2025 senilai Rp201 miliar. Angka tersebut didapat melalui pemangkasan di sejumlah pos anggaran.

"Pagu KPK sebelum rekonstruksi/efisiensi Rp 1,237,441,326,000 yang dialokasi untuk belanja pegawai Rp 790,7 miliar, belanja barang Rp 428 miliar, dan belanja modal Rp 18,7 miliar. Dalam rangka efisiensi yang juga kami dukung, anggaran yang kami efisiensikan 201 miliar menjadi Rp 1,036,441,326,000," ujar Joko saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Joko merinci, angka Rp201 miliar berasal dari pemangkasan sebesar 45% atau senilai Rp194,1 miliar untuk belanja barang dan pemangkasan untuk belanja modal sebesar 37% atau senilai Rp6,9 miliar.

"Setelah efisiensi, belanja barang yang awalnya Rp428 miliar kini menjadi Rp 233,9 miliar dan belanja modal yang awalnya Rp18,72 miliar setelah efisiensi menjadi Rp11,82 miliar," rinci dia.

Joko menyatakan, belanja pegawai tidak mengalami efisiensi sehingga angkanya tetap Rp790,71 miliar.

Namun dia memastikan, dalam efisiensi dilakukan, KPK sudah memasukkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% atau senilai Rp61,5 miliar.

"Detail akun dan item rekonstruksi anggaran akan diinfokan lebih lanjut setelah mendapat arahan dari Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pemakaian anggaran sudah efisien karena pejabat dan pegawai KPK tidak diberikan fasilitas rumah dan kendaraan dinas," ungkap Joko.

Joko mengungkap, KPK telah melakukan sejumlah langkah penghematan anggaran dengan mengefisiensi pelaksanaan perjalan dinas dan penugasan dalam konteks ini, jumlah hari perjalan dinas dikurangi dan jumlah orang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan juga dikurangi.

"Ini artinya pegawai KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya," beber Joko.

Dia menambahkan, KPK juga mengefisiensi kegiatan rapat dan seminar atau sejenisnya tidak lagi dilakukan di luar kantor atau memanfaatkan juga mengoptimalkan kantor KPK juga teknologi informasi.

"Dengan begitu tak perlu melakukan perjalanan dinas, KPK juga membatasi kegiatan seremoni dengan dilakukan secara sederhana dalam pengadaan souvenir, perangkat sosialisasi atau alat tulis kantor dan sejenisnya. Termasuk melakukan efisiensi dalam penggunaan jasa pihak ketiga, konsultan atau ahli," Joko menandasi.

Sebelumnya, kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan dan resah dengan kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin," ucap Iwan.

Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

"Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan," ucap Iwan.

"Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden," tambah dia.

Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

"Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track," ucap Iwan.

Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

"Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan," jelas Iwan.