Mitsubishi Siapkan Home Charging untuk Pembeli Outlander PHEV

Liputan6.com, Tangerang - Mitsubishi Outlander PHEV menjadi senjata baru bagi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Namun selama empat hari penyelenggaraan GIIAS 2019, mobil ini belum terjual satu unit pun.

"Sampai Minggu (21/7) kemarin belum ada SPK (surat pemesanan kendaraan). Tapi pemesanan di luar atau sebelum GIIAS sudah ada yang inden," ujar Imam Choeru Cahya, Executive General Manager Sales & Marketing Division MMKSI di arena GIIAS 2019, Senin (22/7/2019).

Sementara itu, Direktor Sales & Marketing MMKSI Irwan Kuncoro menyampaikan, tujuan Mitsubishi menghadirkan Outlander PHEV bukan semata-mata mengejar penjualan.

"Perlu ditekankan, tujuan kami menghadirkan Outlander PHEV untuk mengkampanyekan bahwa Mitsubishi berkomitmen dalam mendukung environment di Indonesia. Tapi tak dipungkiri bahwa ada beberapa prospect dan peminat. Dikesempatan lain kami akan sampaikan bahwa sudah ada SPK," jelas Irwan di tempat yang sama.

Menurut Irwan, Outlander PHEV merupakan mobil listrik yang paling ideal untuk kondisi Indonesia saat ini.

"Ini SUV, jadi tidak ada masalah dengan kondisi jalan. Aman juga melalui banjir. Jadi tidak perlu khawatir terhadap banjir karena mobil ini sudah di tes di MMC dalam kondisi banjir.

Terkait pembelian Outlander PHEV, Mitsubishi menyatakan akan memberikan alat untuk pengisian baterai di rumah.

"Kami juga akan memastikan konsumen yang mau membeli fasilitas listrik di rumahnya itu harus aman atau mampu mengisi daya baterai Outlander PHEV, karena kami memberikan home charging maka kami akan memastikan bahwa dayanya cukup,"

Andri Irawan Head of Product Planning Department MMKSI menyebut, daya yang harus dimiliki home charging tergolong besar dan harus terpisah dengan aliran listrik untuk rumah.

"Home charging ini membutuhkan 3600 watt, tidak bisa digabung dengan listrik rumah. Bisa jepret nanti," katanya.

Saat ini, satu hal yang dinantikan Mitsubishi adalah regulasi mengenai aturan perpajakan kendaraan listrik yang tengah digodok pemerintah.

"Betul pemerintah sudah mengarah ke depannya untuk policy mobil listrik atau new energy vehicle tetapi kami masih menunggu aturan perpajakannya kemudian rencana membangun charging station. Kami masih menunggu pemerintah akan hal tersebut," pungkasnya.