Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Minta Timses Tak Tiru Hoaks Ratna Sarumpaet

Kasus hoaks Ratna Sarumpaet diungkit dalam Rapat Kerja Nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Okt 2018, 16:06 WIB
Diterbitkan 28 Okt 2018, 16:06 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kasus hoaks Ratna Sarumpaet diungkit dalam Rapat Kerja Nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018). Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto meminta agar anggotanya tak mengikuti jejak bekas Jurkam Prabowo-Sandiaga itu.

Hasto mengatakan, rekomendasi dalam rakernas ini salah satunya mendorong KPU dan Bawaslu untuk memerangi hoaks dan kampanye hitam dalam Pilpres 2019.

"Rakernas mendukung upaya aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas kasus kebohongan terstruktur, masif, dan terencana, berupa kasus Ratna Sarumpaet guna menciptakan efek jera dan untuk mencegah agar kasus kebohongan terencana tersebut tidak terjadi kembali," ujar Hasto di Hotel Empire Palace, Surabaya, Minggu (28/10/2018).

"Pasti enggak mau jadi Ratna Sarumpaet kan temen-temannya di sini?" imbuh dia.

Rekomendasi lainnya, Hasto meminta koordinasi dengan KPU dan Bawaslu ditingkatkan agar seluruh aturan main KPU dapat dipahami.

Selain itu, rakernas tersebut merekomendasikan pembentukan tim hukum dan advokasi di semua tingkatan tim kampanye.

"Guna melaporkan berbagai bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan pasangan calon lain," pungkas Hasto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Iklan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Merdeka.com)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Merdeka.com)

Sekjen PDIP itupun mengungkit kasus iklan nomor rekening TKN di koran. Menurut dia, itu adalah cara menjalankan kampanye yang kredibel dan akuntabilitas.

"Kita masang data rekening, karena kita ingin Jokowi-Ma'ruf dengan partisipasi publik besar ada peningkatan penggunaan rekening kampanye yang diaduit akuntan publik. Ini kita lakukan 2014 lalu tetapi begitu kita umumkan kita ditegur," kata Hasto.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya