BKN Minta Kementerian dan Lembaga Beri Penjelasan Pengunduran Pengangkatan CASN 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah dan daerah memberikan penjelasan kepada para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024.

Pemerintah telah menjadwalkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada 1 Oktober 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas kepada para CASN sangat diperlukan agar mereka tidak mengalami kebingungan terkait proses ini.

"Bapak dan Ibu-Ibu para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM dan Biro SDM kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini para calon ASN-nya, PPPK dan CPNS-nya untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak," kata Zudan di YouTube BKN, Senin (10/3/2025).

Lebih lanjut, Zudan menekankan jumlah CASN yang tengah diproses saat ini sangat besar, mencapai 1,2 juta orang. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh calon ASN yang telah dinyatakan lolos akan mendapatkan kepastian pengangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dia juga meminta agar para instansi memberikan arahan kepada para CASN mengenai masa kerja yang panjang sebagai ASN, serta memahami bahwa pemerintah tengah melakukan langkah besar dalam menata sistem kepegawaian.

Menurutnya, proses penataan honorer yang sudah berlangsung sejak 2005 hingga kini belum tuntas, dan tahun 2025 ini menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya.

"Mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan," tutup Zudan.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan mundurnya jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 bukan disebabkan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah. Adapun pengangkatan CPNS 2024 yang seharusnya dilakukan Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025.

"Tidak benar (penundaan pengangkatan CPNS 2024 karena efisiensi anggaran). MenPAN RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisiensi anggaran)," jelas Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Sebelumnya, Pemerintah baru saja mengumumkan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Awalnya dijadwalkan pengangkatan CPNS 2024 pada awal tahun atau paling lambat Maret 2025, kini diundur menjadi Oktober 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI.

"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, dikutip pada Kamis (6/3/2025).

Keputusan ini diambil bersama Komisi II DPR dan bukan merupakan penundaan, melainkan bagian dari strategi penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mendukung program pembangunan prioritas. Hal ini juga berdampak pada pengangkatan PPPK yang diundur hingga Maret 2026.

Menteri PANRB memberikan jaminan bahwa CASN yang sudah lulus tetap akan diangkat. "Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN," kata dia.

Penyesuaian jadwal ini bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan optimal dan tanpa hambatan.Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi penataan dan penempatan ASN yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Proses ini membutuhkan penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatan ASN secara komprehensif, sehingga memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Selain itu, pemerintah juga ingin menyelesaikan seluruh proses pengadaan CASN yang belum tuntas, termasuk pengumuman dan hal-hal administratif lainnya, sebelum melakukan pengangkatan.