Hunian DP 0 Rupiah Jokowi, Sandiaga Yakin Pegawai Negeri Tetap Netral

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal meluncurkan perumahan dengan skema pembayaran down payment (DP) 0 rupiah. Kebijakan pemerintah itu guna memudahkan aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI yang ingin memiliki rumah.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno tak khawatir jika netralitas ASN tergoda dengan adanya kebijakan tersebut di tahun politik Pilpres 2019. Dia tak gentar bila ada kebijakan yang dibuat pemerintah bisa menjadi keuntungan elektoral untuk Jokowi.

"Ini sudah jadi risiko saya sama Pak Prabowo sebagai penantang, ya jangan cengeng, jangan mengeluh wah nanti enggak netral, ya udah menjadi kenyataan bahwa itu bisa dilakukan pemerintah sebagai seorang incumbent," katanya di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Meski demikian, Sandiaga tak ingin berprasangka buruk bila kebijakan itu guna merayu suara ASN. Dia yakin penyelenggara negara pasti netral dalam politik.

"Nah tapi saya husnuzon, saya percaya bahwa ASN akan netral sesuai dengan khitohnya bahwa mereka harus netral," ucap Sandiaga.

Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 rupiah.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta.

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus, yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 rupiah," kata dia.

Selain skema DP 0 rupiah, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 rupiah sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bambang menegaskan, skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, anggota TNI, dan Polri ini berbeda dengan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menggunakan skema pembayaran rumah dengan DP 0 rupiah. Masa cicilannya berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.

"Ini beda. Ini adalah KPR intinya tapi DP-nya nol. Kemudian yang saya katakan tenor pinjamannya bisa sampai 30 tahun, dan juga pembayaran cicilannya atau tenor pinjaman bisa melampaui usia pensiun," terangnya.

Sementara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.

Tak hanya kemudahan DP, Jokowi juga meminta pemenuhan perumahan tersebut turut memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

"Juga model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa," tukasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Liputan6.com