BPN Yakin Undecided Voters Akan Pilih Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi optimistlis suara para pemilih mengambang atau pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) akan memilih pasangan 02. Karena jika pemilih telah memutuskan, dipastikan mereka akan memilih pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf.

Hal ini disampaikan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman ditemui di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Habiburokhman menyampaikan, pihaknya tidak terlalu mementingkan hasil survei sejumlah lembaga yang memprediksi pasangan yang diusungnya akan kalah. Pihaknya lebih melihat pada tren. Menurutnya, tren elektabilitas Jokowi-Ma'ruf stagnan atau turun.

"Dan yang paling penting itu juga ada undecided voters yang sangat besar. Saya pikir undecided voters ini juga bukan murni undecided. Mereka sudah decide, memutuskan tapi kelihatan merahasiakan, tidak ingin menyampaikan pilihannya kepada surveyor," jelasnya.

"Dan kemungkinan besar, saya haqqul yaqin undecided voter itu sudah ke kita. Kenapa? Kalau dia sudah decided, pasti dia akan memilih petahana. Dia pasti speak up, pasti dia akan ngomong," lanjutnya.

Capres petahana, lanjutnya, memiliki waktu selama 4,5 tahun untuk mengampanyekan dirinya. Waktu itu adalah waktu sangat panjang untuk meyakinkan masyarakat. Namun, dia menilai Jokowi tidak bisa meyakinkan para pemilih mengambang ini dengan masa yang cukup panjang itu.

"Kalau dalam waktu 4,5 tahun dia tidak bisa meyakinkan undecided yang 7-8 persen, bagaimana mungkin dalam waktu seminggu ke depan dia bisa meyakinkan untuk melanjutkan. Jadi sudah, alhamdulillah ya, kita tidak takabur, kita (akan) punya presiden baru," kata dia

Terkait upaya meyakinkan pemilih mengambang agar memilih Prabowo-Sandi, Habiburokhman mengatakan tak ada upaya khusus dan semua dibiarkan mengalir apa adanya. Prabowo akan memaksimalkan waktu dengan baik sampai selesai masa kampanye terbuka dan debat terakhir pada 13 April nanti.

"Saya pikir ya kita enggak banyak pencitraan. Kita mengalir apa adanya dan memang dukungan kita mengalir apa adanya, enggak terlalu banyak pakai teori dan strategi," ujarnya.

Dalam debat terakhir, Prabowo akan melakukan pidato untuk meyakinkan pemilih. Pihaknya akan menghindari perdebatan soal angka-angka.

"Kalau soal debat terakhir, saya pikir kita tidak terlalu bicara, bertengkar soal angka dan soal itu. Hanya tinggal Pak Prabowo menyampaikan semacam presidential speech, pidato sebagai orang yang hampir pasti sebagai presiden, tentang apa yang akan dilakukan untuk lima tahun ke depan," pungkasnya.

Habiburokhman juga meminta Bawaslu RI untuk bertindak dan menelusuri dugaan serangan fajar. Hal itu terungkap setelah KPK menangkap Bowo Sidik.

"Harusnya itu sudah ditindaklanjuti sejak minggu lalu. Apalagi saat ini dikatakan diperintahkan oleh Pak Nusron Wahid," kata dia.

"Amplopnya ada, uangnya ada, pernyataannya ada. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Bawaslu. Harus dikejar apakah ini benar dari Pak Nusron Wahid," lanjutnya.

Habiburokhman menyampaikan, pihaknya khawatir ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dia melihat, amplop sebanyak 400 ribu untuk satu dapil tidak masuk akal. Jumlah itu delapan kali lipat dari target suara normal seorang caleg.

"Kalau saya ini, untuk diri saya pribadi, saya hanya kejar sekitar 50 ribu suara untuk Habiburokhman pribadi. Tapi kalau Bowo Sidik siapkan 400 ribu, itu delapan kali lipat dari normalnya target suara yang disiapkan oleh caleg. Kalau itu benar-benar dilakukan dalam konteks terstruktur, sistematis dan masif, nah itu ada sanksinya. Sanksinya adalah pembatalan sebagai calon," kata dia.

"Jadi kita harus kejar begitu. Bawaslu harus benar-benar. Kan ini Bawaslu diberi amanah oleh rakyat untuk mengawasi proses ini," sambungnya.

BPN, kata Habiburokhman, akan bersurat ke Bawaslu terkait hal ini. Jika politik uang tersebut terbukti, maka perolehan suara untuk Bowo Sidik di dapil itu harus dibatalkan sebagai sanksi.

"Harusnya seperti itu kalau terbukti. Kita mintanya seperti itu. Kalau 400 ribu itu jelas terstruktur, sistematis. 400 ribu untuk satu dapil untuk seorang caleg itu benar-benar (tidak masuk akal)," pungkasnya.

Reporter: Hari Ariyanti