Mendagri: Pilkada Tingkatkan Roda Perputaran Ekonomi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang dapat dijadikan stimulus meningkatkan roda perputaran ekonomi daerah.

Selain itu, Pilkada sekaligus sebagai ajang para calon kepala daerah untuk beradu gagasan untuk menangani Covid-19. Hal tersebut dilontarkan Mendagri pada Kegiatan Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi Bertempat di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/8/2020).

"Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya, kita jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan dan menekan penyebaran covid-19. Kalau hanya oleh pemerintah pusat saja tidak akan bisa maksimal 50% gasnya, 270 daerah ini bisa men-trigger daerah-daerah lain, 278 daerah yang tidak ada Pilkada, tetapi sebagian besar daerah yang ada pilihan Gubernurnya ya itu juga ada geliat Pilkada. Nah ini kita harapkan ada setting sendiri untuk ini," ujar Tito.

Mendagri menyatakan telah meminta KPU RI untuk mensinergikan topik debat para calon kepala daerah, alat peraga kampanye dan berbagai kebijakan agar selaras dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Bisa saja stickernya pasangan calon atau gambar pasangan calon, handsanitizer ini berguna untuk mencuci tangan membunuh virus, masker juga bisa, masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu," kata Tito.

Selain itu, Mendagri juga kembali mendorong agar seluruh jajaran Pemprov Jambi bekerjasama untuk menuntaskan realisasi anggaran belanja daerahnya sehingga uang dapat beredar di masyarakat untuk membantu stimulus perekonomian daerah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pada kesempatan tersebut, Mendagri sekali lagi mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka, bahwa gagasan diadakannya Pilkada Serentak 2020 bukanlah bagian yang terpisahkan dari penanganan Covid-19.

"Saya juga ingin menyamakan persepsi bahwa pilkada ini bukan menjadi bagian yang terpisahkan dari penanganan Covid-19. Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penganan Covid-19 penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi klaster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada Serentak," Tito menandaskan.