Lewat Pantun, Sekjen PDIP Sindir Penurunan Baliho hingga Jurus Prabowo Rayu Keluarga Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto, menyampaikan tiga pantun saat menerima dukungan dari Forum Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, di Renon, Denpasar, Sabtu (4/11/2023).

Pantun itu menyinggung soal sikap pemerintah Jokowi yang mencopot baliho Ganjar-Mahfud, hingga sikap bacapres Prabowo Subianto.

"Pertama. Pulau Bali Pulau Dewata. Masyarakatnya ramah terbuka pada siapa saja. Namun ada yang tega merusak suasana. Melepas baliho dan bendera sebagai cermin ketidakadilan nyata," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/11/2023).

"Pantun kedua. Bali bumi spiritual terkenal di dunia. Masyarakatnya religius dengan kultur khas Indonesia. Di sini berlaku hukum karmapala. Bagi siapa pun yang cederai kasih Ibu Pertiwi demi perpanjangan kuasa," tambah Hasto.

"Pak Prabowo punya jurus menggoda. Bujuk rayunya pindahkan dukungan satu keluarga. Di sini kita memantapkan jiwa raga. Dukung Ganjar-Mahfud Md dengan semangat menyala-nyala," ucap Hasto membacakan pantun ketiganya.

Menurut Hasto, tiga pantun ini merupakan suasana hati dirinya dan akar rumput yang ditemuinya di Bali. Hasto mengatakan harus menyampaikan hal ini karena memang di Bali ini juga menjadi ruang ekspresi untuk menyampaikan kejujuran.

"Di Bali ini suasana hati menjadi terbuka. Di Bali ini keseimbangan alam raya dijaga dengan baik dengan semangat Trihita Karana. Bagaimana kebahagiaan manusia muncul? Ketika kita jaga keseimbangan dengan Sang Pencipta dengan seluruh alam raya dan seisi alam semesta," kata Hasto.

Hasto mengatakan, berpolitik jangan pernah meninggalkan rakyat. Hasto mencontohkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang dalam berpolitik mengikuti seluruh jalan spiritualitas itu.

"Kemarin datang ke Makam Bung Karno mendoakan Bapak Bangsa kita, Bapak Proklamator kita, tetapi juga sekaligus membangun tekad komitmen di hadapan Bung Karno dan seluruh pahlawan Indonesia untuk menjadikan kekuasaan sebagai dedikasi, rakyat sebagai sebagai sumber inspirasi," kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan kedatangannya ke Bali ini salah satunya melakukan evaluasi terhadap kerja Kapal Terapung RS Malahayati. Dia menilai kapal tersebut sebagai bentuk politik bukanlah menggunakan kekuasaan dengan tujuan-tujuan sempit.

"Bahwa kekuasaan itu hanya akan berarti apabila benar-benar ditujukan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang terpinggirkan, suara merekalah yang harus kita dengarkan. Karena itu kami mohon doa restunya, dengan dukungan dari Angkatan Muda Muhammadiyah ini," kata Hasto.

Hasto mengatakan ada kesamaan rekam jejak sejarah antara Muhammadiyah dengan PDIP. Muhammadiyah berdiri pada 1912, kemudian diikuti NU 1926, dan PNI sebagai akar PDI pada 1927. Mantan anggota DPR RI menilai semuanya memiliki rekam akar perjuangan bangsa ini.

"Maka dari Bali bumi spritual ini mari kita kembalikan watak politik yang sejati. Kita kembalikan seluruh moral dalam kehidupan kita," pungkas Hasto.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengaku tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

TB Hasanuddin juga mempertanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDIP  dicabuti.

"Perlu juga diingat selama ini Pulau Bali merupakan basis massa PDI Perjuangan jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," tegasnya.

TB Hasanuddin menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," tegas TB Hasanuddin.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh parpol pengusung, relawan, dan simpatisan pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk bergerak semakin masif menggalang kekuatan.

Hal ini diperlukan agar Indonesia dipimpin oleh pemimpin visioner dan mampu menciptakan keadilan bagi semua orang, bukan hanya bagi segelintir atau keluarga tertentu.

"Kemenangan dimulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput. Sebab rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di MK (Mahkamah Konstitusi). Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud Md," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Djarot mengajak semua kader dan parpol pengusung untuk terus bergerak memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud dan mengalahkan duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Terus bergerak, Ganjar-Mahfud Md pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminkan Neo-Orde Baru masa kini," kata Djarot.

Menurut Djarot, tidak ada tempat di Indonesia bagi ambisi kekuasaan.

"(Karena) cinta terhadap keponakan, lalu MK dikebiri, dan demokrasi pun mati. Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud Md, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga," kata Djarot.

PDIP, kata Djarot, percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar obyektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.

"Kuatnya gerakan dari para budayawan, cendekiawan, kelompok pro demokrasi, para ahli hukum tata negara hingga pergerakan tokoh-tokoh berintegritas tinggi dari berbagai perguruan tinggi menjadi kekuatan moral yang sangat dahsyat di dalam meluruskan jalannya demokrasi," kata Djarot.