KPU Siapkan Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan, sudah ada anggaran pemilihan umum (Pemilu) untuk situasi Covid-19.

Hal ini disampaikan Hasyim menanggapi adanya kenaikan Covid-19 di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Hasyim menyebut, dana itu terdapat dalam anggaran penyelenggara pemilu.

"Setahu saya, dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat format debat capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Menurutnya, dana itu dapat digunakan apabila pemerintah menentukan situasi dinyatakan darurat bencana non alam atau darurat Covid-19. KPU, kata dia bakal merujuk kepada keputusan yang dikeluarkan pemerintah.

"Jadi, anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah," ujar Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim tidak merinci jumlah anggaran pemilu untuk situasi Covid-19. Dia menyampaikan, anggaran disiapkan sebagai bentuk antisipasi atau upaya KPU, jika Pemilu 2024 darurat Covid-19.

Diketahui, Indonesia mengalami kecenderungan kenaikan kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maxi Rein Rondonuwu.

"Di negara kita terpantau bulan ini kecenderungan naik ada, dari minggu ke minggu," kata Maxi dalam konferensi pers daring pada Rabu, 6 Desember 2023.

Maxi mengatakan rata-rata kasus Covud-19 per hari sekitar 40. "Kasus konfirmasi rata-rata per hari itu di 40, barangkali 35 sampai 40 per hari."

Angka ini didapat dari pemeriksaan infeksi virus SARS-CoV-2 sekitar 1.000 hingga 1.100 orang per hari.

Sementara itu, saat ini yang dirawat di rumah sakit ada sekitar 131 orang. Menurut Maxi, rata-rata kasus ini masih sangat rendah dan masih di bawah level satu.

“Ini masih sangat rendah ya, di bawah level satu angka perawatan di rumah sakit. Kalau dulu kan ribuan sekarang 131," katanya.

Dengan kenaikan kasus ini, Kemenkese RI mengimbau masyarakat yang mengalami gejala mengarah ke Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan atau tes. Sehingga nanti hasilnya bisa dilaporkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim telah menghemat anggaran logistik Pemilu Serentak 2024 mencapai Rp381 miliar. Hal itu disampaikan anggota KPU Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.

Drajat, sapaan Yulianto Sudrajat, menyebut bahwa KPU menerapkan dua tahap pengadaan logistik Pemilu 2024. Dia menyebut pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pengadan logistik Pemilu 2024.

"Untuk pengadaan logistik tahap satu, KPU berhasil melakukan efisiensi sebesar 42,72 persen atau sebesar 225 miliar rupiah," ujar Drajat.

Sementara, untuk pengadaan logistik tahap kedua yang dilakukan bersama LKPP, Drajat menyebut KPU berhasil menghemat Rp156 miliar. Dengan demikian, KPU berhemat hingga Rp381 miliar.

"Dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap kedua, KPU bersama-sama dengan LKPP berhasil melakukan efisiensi 18,27 persen atau sekitar kurang lebih Rp156 miliar," kata Drajat.

Berikut daftar jenis logistik Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan KPU RI untuk tahap satu:

1. Kotak suara: 8.084.563 buah;
2. Tinta: 1.640.322 buah;
3. Bilik pemungutan suara: 3.280.644 buah;
4. Segel: 78.378.738 keping; dan
5. Segel kabel tis: 21.170.356 buah.

Sementara pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap kedua yakni:

1. Surat Suara: 1.208.921.320 lembar;
2. Sampul: 61.161.473 lembar;
3. Formulir: 8.137.230 set;
4. Alat bantu tuna netra: 1.640.322 lembar terdiri untuk alat bantu pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD RI; dan
5. Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap: 820.161 lembar.